Wacana amandemen terbatas UUD 1945 disebut PDIP sebagai keputusan bersama MPR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP membantah kabar yang menyebut, bahwa usulan amandemen terbatas UUD 1945 terkait penerapan kembali GBHN dan penguatan fungsi MPR. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut, wacana tersebut keputusan bersama MPR.
Basarah pun menceritakan kronologi wacana tersebut muncul sebagai rekomendasi MPR RI. Menurut dia, sejak 2010, muncul tiga usulan untuk amandemen, yakni mengembalikan pada UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang. "Didapat kesimpulan masyarakat menginginkan kembalinya MPR memiliki wewenang haluan negara, akibat aspirasi itu, pada sidang paripurna terakhir pada November 2014 merekomendasikan tujuh poin," ujar Basarah.
Namun, MPR periode 2014-2019 hampir usai, tak kurang dari dua bulan. Maka itu, menurut Basarah, tidak mungkin diadakan usulan amandemen terbatas. Sehingga, amandemen terbatas pun dibebankan ke MPR periode 2019-2024. Namun sifatnya, menurut dia hanya saran.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peta Sikap Partai-partai Politik soal Rencana Amandemen UUD 1945Partai-partai politik di DPR berbeda pendapat menyikapi wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan lagi GBHN seperti yang dilontarkan PDIP.
Baca lebih lajut »
Sikap Politik PDI-P, Amandemen Terbatas UUD 1945 hingga Ambang Batas Parlemen 5 PersenAda 23 poin sikap politik PDI-P yang dibacakan saat Kongres V PDI-P di Sanur, Bali. Di antaranya amandemen terbatas UUD 1945.
Baca lebih lajut »
4 Kali Amandemen UUD 1945, Ini PerubahannyaWacana amandemen UUD 1945 mencuat. PDIP menjadi salah satu motornya. Berikut rincian empat kali perubahan undang-undang.
Baca lebih lajut »
Versi Asli UUD 1945 Dibandingan dengan Amandemen Keempat 2002Wacana amandemen UUD 1945 mendadak mencuat pada awal Agustus 2019. PDIP merupakan salah satu partai yang getol mendorong perubahan konstitusi.
Baca lebih lajut »
Soal Amandemen UUD 1945, PDIP: Presiden dan Wapres Tetap Dipilih RakyatKongres PDIP ke-V di Bali salah satunya memasukkan rekomendasi Amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN dan menetapkan...
Baca lebih lajut »
PDIP Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Lemahkan Sistem PresidensialSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara.
Baca lebih lajut »