Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada (28/7) meluncurkan laporan terperinci pelanggaran HAM yang dialami ratusan tahanan perempuan di Korea Utara. HAM koreautara PBB
Laporan tersebut didapat dari para penyintas yang dipenjara setelah gagal melarikan diri dari Korea Utara.
Ratusan wanita tersebut mengalami kekerasan seksual, dipukuli, ditempatkan di ruangan minim sanitasi, serta alami kekurangan gizi. Laporan tersebut didasarkan pada kesaksian 100 wanita yang ditahan di Korea Utara dalam periode 2009 hingga 2019. PBB telah lama menyoroti pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Korea Utara, laporan tersebut kian membuktikannya. Namun, terkait laporan tersebut, pihak perwakilan Korea Utara di Jenewa tidak segera meresponnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBB: Korban Warga Sipil Afghanistan Turun 13 Persen, Terendah sejak 2012PBB menyatakan korban warga sipil di Afghanistan yang dilanda konflik telah turun 13 persen pada semester pertama tahun ini, angka yang terendah sejak 2012. PBB mengaitkan ini terutama dengan berkurangnya skala operasi pasukan militer internasional pimpinan AS dan teroris ISIS. Penurunan ini...
Baca lebih lajut »
PBB: Lebih dari 1.280 Warga Sipil Afganistan Tewas dalam 6 BulanData misi khusus PBB di Afganistan menyebut 1.282 warga sipil tewas dalam pertempuran di Afganistan.
Baca lebih lajut »
Sekjen PBB undang aktivis muda iklim untuk bertemu, beri masukanPendiri 'Fridays for Future', Greta Thunberg, yang berpidato di PBB tahun lalu, tak masuk dalam nama-nama yang dipilih dalam kelompok penasihat muda PBB.
Baca lebih lajut »
Perbatasan Israel-Lebanon Memanas, PBB Minta Tahan Diri |Republika OnlineIsrael mengklaim ingin menggagalkan upaya infiltrasi oleh Hizbullah.
Baca lebih lajut »
Soal Kisruh POP Kemendikbud, Muhammadiyah Sebut Nadiem Makarim Lecehkan DPR - Tribunnews.comBelakangan ini Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Nadiem Harus Dievaluasi soal Organisasi PenggerakKomisi X DPR RI menilai Mendikbud Nadiem Makarim dan para pejabatnya harus dievaluasi terkait polemik Program Organisasi Penggerak.
Baca lebih lajut »