Badan PBB melaporkan terdapat pelanggaran HAM di Jammu dan Kashmir.
REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan laporan yang mengecam India dan Pakistan atas pelanggaran hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir. Laporan yang disampaikan oleh Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, jumlah korban sipil di wilayah tersebut selama periode Mei hingga April 2018, diyakini sebagai yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade.
Tidak ada informasi tentang status lima investigasi yang diluncurkan ke dalam eksekusi di luar proses hukum pada 2016. Negara bagian India, Jammu dan Kashmir, tidak melakukan investigasi atas pembunuhan warga sipil pada 2017, dan tidak ada penuntutan yang dilaporkan. "Dua kelompok bersenjata telah dituduh merekrut dan mengerahkan tentara anak-anak di Kashmir, dan kelompok-kelompok bersenjata dilaporkan bertanggung jawab atas serangan terhadap orang-orang yang berafiliasi atau terkait dengan organisasi politik di Jammu dan Kashmir, termasuk pembunuhan setidaknya enam pekerja partai politik dan separatis pemimpin," kata laporan itu.
Laporan itu juga mengecam Islamabad karena tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Azad Kashmir. Diketahui, wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan memperkenalkan perubahan konstitusional. Laporan tersebut menyatakan, mereka gagal menangani unsur-unsur utama dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga yang tinggal di wilayah tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala HAM PBB Kecam Kondisi Penahanan Migran di ASKomisioner Tinggi PBB urusan HAM, Michelle Bachelet, mengecam kondisi penahanan para pengungsi dan migran di perbatasan selatan AS.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta DPR Pastikan Materi RUU Penyadapan Sesuai dengan Prinsip HAM\n'RUU penyadapan juga harus bisa mencerminkan bahwa pelaksanaan HAM bersifat universal dan non diskriminasi,' paparnya.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM meminta DPR pastikan RUU Penyadapan tidak menerobos HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusian (Komnas HAM) meminta DPR memastikan seluruh materi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan tidak menerobos HAM dan ...
Baca lebih lajut »
ACT dan Pakar Manajemen Bencana PBB Berikan Edukasi MitigasiPakar manajemen bencana PBB Dr. Puji Pujiono MSW menyebut Indonesia perlu segera memiliki Center of Excellence dalam hal kebencanaan.
Baca lebih lajut »
Amnesty Desak PBB Selidiki Operasi Narkoba FilipinaRibuan orang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba Filipina.
Baca lebih lajut »
PBB: Boko Haram Rekrut Ribuan Anak-anakKantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan menyatakan, setidaknya 8.000 anak telah direkrut oleh Boko Haram di seluruh wilayah...
Baca lebih lajut »