Majelis Umum PBB pada Kamis (29/6) menyetujui suatu resolusi yang akan membentuk badan independen untuk memastikan nasib lebih dari 130 ribu orang yang hilang karena konflik di Suriah.
Majelis Umum PBB pada Kamis menyetujui suatu resolusi yang akan membentuk badan independen untuk memastikan nasib lebih dari 130 ribu orang yang hilang karena konflik di Suriah.
Resolusi yang dipelopori Luksemburg itu menyatakan bahwa setelah 12 tahun pertempuran di Suriah, “sedikit sekali kemajuan yang dicapai untuk mengurangi penderitaan keluarga dengan memberikan jawaban mengenai nasib dan keberadaan seluruh orang yang hilang.” Resolusi tersebut mengesahkan pembentukan Institusi Independen mengenai Orang-orang Yang Hilang di Republik Arab Suriah, di bawah naungan PBB, “untuk memperjelas nasib dan keberadaan semua orang yang hilang … dan untuk memberikan dukungan yang memadai kepada para korban, penyintas dan keluarga orang-orang yang hilang itu.”
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBB Bentuk Lembaga Pencari 130.000 Korban Perang SuriahResolusi PBB itu memandatkan klarifikasi nasib warga Suriah yang hilang akibat konflik. Suriah menilai resolusi itu mencerminkan campur tangan urusan dalam negeri. Internasional AdadiKompas Kompas58
Baca lebih lajut »
Diskon PBB DKI Jakarta & Pemutihan Sanksi Berakhir 30 Juni, Yuk Bayar!Keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk warga DKI Jakarta segera berakhir.
Baca lebih lajut »
Perjanjian Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Kepentingan IndonesiaSecara konsensus PBB mensahkan Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) di Markas Besar PBB. Setidaknya, terdapat tujuh hal yang akan memberi manfaat untuk Indonesia jika perjanjian tersebut berlaku. Opini AdadiKompas Kompas58
Baca lebih lajut »
Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Temukan 9 Bacaleg GandaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi menemukan ada sebanyak sembilan orang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang terdata ganda baik internal maupun ek
Baca lebih lajut »
Untung Rugi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol | merdeka.comMahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan judicial review (JC) atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol).
Baca lebih lajut »