Aturan pengendalian tembakau di PP No 28/2024 diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten guna melindungi masyarakat.
Sejumlah merek rokok dipajang di meja dekat kasir di sebuah toko waralaba di Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa . Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah diatur bahwa peringatan kesehatan bergambar pada produk rokok diperbesar menjadi 50 persen dari sebelumnya 40 persen.yang tercantum dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Kesehatan diapresiasi sejumlah pihak.
”Tapi, kami berharap bahwa PP ini bisa dijalankan secara konsisten. Ini yang paling penting. Penerbitan PP ini adalah satu langkah awal, langkah pendek. Namun, jangka panjangnya adalah bagaimana PP ini bisa dilaksanakan secara konsisten,” katanya. Dengan adanya PP ini, semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat, bisa memiliki pemahaman yang lebih baik dan kuat untuk mengendalikan konsumsi rokok. Hal ini amat penting untuk melindungi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak dan generasi muda, dari dampak buruk produk tembakau.Aturan mengenai pengendalian produk tembakau tertuang dalam bagian ke-21 tentang Pengamanan Zat Adiktif pasal 429-463 pada PP No 28/2024.
Aturan pengendalian produk tembakau yang kuat sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai bukti telah menunjukkan bahwa rokok berdampak buruk bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Banyak masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah di Indonesia yang justru lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membeli rokok dibandingkan untuk membeli kebutuhan nutrisi keluarga.
Rokok Elektronik Uu Kesehatan Rokok Batangan Pp 28/2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BRIN ingatkan implementasi aturan agar migrasi pekerja migran amanPeneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Haning Romdiati menyampaikan perlunya peningkatan efektivitas implementasi aturan perundang-undangan untuk ...
Baca lebih lajut »
Tim Prabowo-Gibran Pastikan Implementasi Makan Bergizi Gratis Senilai Rp71 triliun Sesuai RisetGugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih terus melakukan riset, kajian, dan pilot project terkait program makan bergizi. Hal ini sesuai dengan
Baca lebih lajut »
Airlangga Sebut Nomenklatur WPA Sudah Disetujui Semua FraksiAirlangga pastikan aturan terkait WPA sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR
Baca lebih lajut »
45 Iklan Produk Jasa Keuangan Langgar Aturan, Ini Rincian PelanggarannyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) selama Triwulan I-2024 (periode Januari - Maret 2024) telah melaksanakan pemantauan terhadap 2.210 iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan dari seluruh sektor.
Baca lebih lajut »
Mendag Zulhas Tak akan Revisi Aturan yang Dituding Jadi Penyebab Maraknya Produk Impor di IndonesiaPermendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca lebih lajut »
BPOM Revisi Aturan Label BPA Galon Air Kemasan, KKI: Bantu Konsumen Pilih ProdukKomunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyambut baik terbitnya revisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terkail pelabelan BBPA di galon air kemasan.
Baca lebih lajut »