Petrus menilai, saat ini MK belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi , untuk menyatakan sikap dan dukungannya agar para hakim konstitusi bisa bersikap netral. Menurut dia, sikap netral dibutuhkan para hakim yang akan bersidang dalam sengketa hasil Pilpres 2024.
Maka dari itu, dia melihat saat ini MK dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik. 'Karena itu kita mau menyampaikan pernyataan keprihatinan karena kondisi itu. Seharusnya mereka harus dalam keadaan bebas dulu,” minta dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hakim MK Diminta Nyatakan Bersikap Independen dan Bebas dari Tekanan Kekuasaan dalam Tangani Sengketa Pilpres 2024Sebanyak delapan dari sembilan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menyatakan sikap independen dan bebas dari tekanan
Baca lebih lajut »
8 Hakim MK Harus Deklarasi Bebas dari Tekanan Tangani Sengketa Pilpres 2024Sejumlah advokat yang tergabung dalam TPDI dan Perekat Nusantara meminta delapan hakim konstitusi untuk deklarasi bahwa bebas dari tekanan tangani sengketa Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Pemerintah diminta pastikan bansos mampu redam tekanan ekonomi rakyatKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah memastikan program bantuan sosial (bansos) dapat meredam tekanan ekonomi yang dihadapi ...
Baca lebih lajut »
Sempat Dipecat karena Narkoba, Hakim Danu Aktif Lagi jadi PNS, KY: Tak Bisa Lagi jadi HakimPengaktifan kembali Danu sebagai PNS itu tertuang dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2109/SEK/SK.KP8/XI/2023.
Baca lebih lajut »
Massa Bubarkan Lembaga Peradilan jika Hakim PTTUN Jakarta dan Mahkamah Agung Tak Bebas dari MafiaBerita Massa Bubarkan Lembaga Peradilan jika Hakim PTTUN Jakarta dan Mahkamah Agung Tak Bebas dari Mafia terbaru hari ini 2024-03-26 14:20:56 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
MK Pastikan Hakim Konstitusi Arsul Sani Tak Bisa Tangani Sengketa Pileg PPPMK memastikan, hakim konstitusi Arsul Sani tak bisa menangani gugatan PHPU atau sengketa hasil Pemilu 2o24 yang diajukan PPP.
Baca lebih lajut »