Menteri Sosial Juliari Batubara melarang anggota partai menjadi tenaga pendamping Program Keluarga Harapan. KoranTempo
JAKARTA- Wakil Ketua Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gufroni, mengatakan beragam program bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah kerap dimanfaatkan partai untuk kepentingannya. Caranya, menurut Gufroni, dengan menempatkan kader-kader partai sebagai pengurus program di daerah-daerah.
Menurut Gufroni, upaya menerjunkan kader menjadi penting bagi partai untuk menanamkan pengaruh di tataran akar rumput. Tak jarang, kata dia, partai menggunakan pengurus PKH untuk kepentingan mendulang suara dalam pemilihan umum."Termasuk dalam pilkada, ada indikasi partai memanfaatkan program-program sosial ini," kata Gufroni.
Belakangan, secarik surat berkop Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bocor ke publik. Surat bertarikh 15 Juli itu berisi instruksi agar Dewan Pimpinan Cabang mengerahkan kader mengikuti rekrutmen koordinator kabupaten/kota untuk Program Keluarga Harapan. Dalam program ini, koordinator bertugas mengawasi sekaligus mengkoordinasikan kinerja ratusan pendamping PKH. Sedangkan pendamping PKH bertugas mengawal penggunaan bantuan di tingkat penerima.
Saat masa pemilihan umum tiba, para pengurus program pun aktif berkomunikasi dengan kepala desa guna mengerahkan massa untuk memilih calon dari partai tertentu."Mereka juga membagikan kaus, alat peraga kampanye lain, bahkan gencar kampanye di Facebook," tutur dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Sosial Klaim Kader Partai Tak Bisa Jadi Pengurus PKH - Berita Utama - koran.tempo.coMenteri Sosial Juliari Batubara, yang juga kader PDIP, mengatakan anggota partai politik tidak bisa menjadi pengurus Program Keluarga Harapan. KoranTempo PDIP
Baca lebih lajut »
Ketangguhan Sosial pada Masa Pandemi - Opini - koran.tempo.coPandemi Covid-19 memaksa komunitas sosial untuk beradaptasi. Rekayasa sosial harus tunduk pada protokol yang menjamin interaksi sosial untuk memastikan keberlanjutan kehidupan umat manusia.
Baca lebih lajut »
BNN Rilis Kasus Pembelian Narkoba Melalui Media Sosial |Republika OnlineJuga ada penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui perairan Riau.
Baca lebih lajut »
Kepercayaan Masyarakat, Modal Sosial Politik Erick Thohir Tangani PEN dan Covid-19Erick Thohir diyakini mampu menyelesaikan tugas sebagai Ketua PEN serta menangani Covid-19.
Baca lebih lajut »
Kemensos: Pekerja Sosial Harus Profesional |Republika OnlineKe depan, pendamping PKH dan Rehsos harus punya kompetensi yang tersertifikasi.
Baca lebih lajut »
Komnas Perempuan: Jangan Halangi Perempuan Beraktivitas di Media SosialKebebasan perempuan dalam melakukan aktivitas sosial dinilai Komnas Perempuan harus didukung dan tidak boleh dihalangi selama tidak melanggar hukum.
Baca lebih lajut »