Sejumlah pesantren memiliki fasilitas yang minim untuk menerapkan protokol Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan mendukung adanya rencana pemberian relaksasi dan anggaran insentif bagi tenaga pengajar di pesantren. Hal tersebut guna mendukung persiapan pembukaan kembali sekolah pesantren di era normal baru pandemik Covid-19. "Sangat setuju, bahkan sejak pertengahan Mei PPP selalu mendorong pemerintah memerhatikan pelaksanaan pendidikan di pesantren selama pandemi," ujar Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi kepada Republika.co.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa sejumlah pesantren sudah memulai pembelajaran. Mereka secara mendiri telah mempersiapkan protokol pencegahan Covid-19 jelang tahun ajaran baru. Menurutnya, penanganan virus Covid-19 oleh pemerintah tidak maksimal sejak awal pandemi. Sehingga, alangkah baiknya keputusan tersebut diserahkan kepada pesantren.
"Harus disadarkan betul tentang bahaya terhadap wabah ini dan tingkat penyebaran masih begitu sangat leluasa. Ini juga harus taat protokol kesehatan," ujar Bukhori. “Banyak sarana di pesantren yang kondisinya seadanya, di sini pemerintah bisa melakukan edukasi dan menyiapkan berbagai sarana pesantren agar lebih baik," ujar Cucun.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sedang merumuskan anggaran untuk pemberian insentif bagi tenaga pengajar di pesantren dalam rangka persiapan pembukaan kembali sekolah pesantren di era normal baru pandemik Covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Partai Baru Amien Rais Harus Gembosi PAN agar Bisa Bersaing dengan Parpol LainPartai baru yang lahir dari konflik internal Partai Amanat Nasional (PAN) direncanakan deklarasi Desember 2020. Partai baru...
Baca lebih lajut »
Sikap Terbaru Partai Gelora Atas Kenaikan Parliamentary ThresholdPartai Gelora mengusulkan agar revisi yang akan datang fokus pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg. PartaiGelora
Baca lebih lajut »
SK Kepengurusan Partai Demokrat DipersoalkanMenurutnya, SK tersebut sudah disahkan Kemenkum dan HAM dengan SK Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020.
Baca lebih lajut »
Legalitas Kepemimpinan AHY Diragukan Politisi Senior Demokrat, Ini Penjelasan PartaiSubur mempertanyakan legalitas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan kepengurusan DPP sesuai hasil kongres pada Maret yang lalu.
Baca lebih lajut »
Buka Kemungkinan Jadi Balon Wakil Bupati Bandung, Eks Kapten Persib Resmi Gabung Partai Demokrat - Tribunnews.comBuka Kemungkinan Jadi Balon Wakil Bupati Bandung, Eks Kapten Persib Resmi Gabung Partai Demokrat via tribunnews
Baca lebih lajut »
Twitter Bekukan 23 Ribu Akun Terkait Partai Komunis China |Republika OnlineAkun yang diblokir Twitter disebut menyebarkan propaganda melemahkan demo Hong Kong.
Baca lebih lajut »