DPP Partai Demokrat memutuskan mengusung Munafri Arifuddin di Pilkada Kota Makassar 2020.
"Partai Demokrat di Pilkada Kota Makassar mengusung Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando," kata Sekretaris Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dalam keterangan tertulis, Kamis .Kamhar menjelaskan, surat rekomendasi untuk Munafri dan Abdul Rahman diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono .
"Segenap kader harus aktif dan mengambil peran penting untuk memenangkan pasangan calon yang kita usung di Kota Makassar. Di hadapan Ketum, Munafri berjanji akan memenangkan kontestasi Pilkada Kota Makassar," ujarnya.Kamhar menuturkan, Munafri adalah manajer Persatuan Sepakbola Makassar yang sebelumnya maju di Pilkada Makassar 2018.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Biden Tak Akan Hadir di Konvensi Nasional Partai DemokratMantan Wakil Presiden AS Joe Biden memutuskan tidak melakukan perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin, untuk menerima nominasi presiden pada konvensi nasional Partai Demokrat pada akhir bulan ini karena pandemi virus corona yang “memburuk”, kata penyelenggara konvensi, Rabu (5/8). Partai itu...
Baca lebih lajut »
NasDem Menyerahkan Salinan Kepengurusan Partai ke KPUNasDem telah melakukan persiapan menghadapi pilkada serentak 2020 ini sejak sebelum pandemi covid-19. PartaiNasdem
Baca lebih lajut »
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Klaim Disahkan KemenkumhamPartai Berkarya kubu Muchdi Pr mengklaim telah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025. PartaiBerkarya Kemenkumham
Baca lebih lajut »
Tidak Etis Partai Politik Minta Jatah Pendamping PKHSaleh Partaonan Daulay meminta pendamping PKH tidak dimasuki kepentingan partai politik. PendampingPKH
Baca lebih lajut »
Reaksi Partai soal Jokowi yang Minta Bawahan Tak Boleh SantaiPresiden Jokowi melontarkan kritik tajam ke kementerian hingga lembaga karena masih terjebak pekerjaan harian sehingga tidak tahu prioritas. Sejumlah politisi angkat bicara tentang sentilan Jokowi itu. Jokowi
Baca lebih lajut »
Pengelolaan PKH oleh Kader Partai Rawan Konflik Kepentingan - Berita Utama - koran.tempo.coSelain melanggar aturan, pengelolaan dana bantuan sosial oleh partai politik melanggar kode etik dan rawan menimbulkan konflik kepentingan. KoranTempo
Baca lebih lajut »