Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, ada sembilan isu yang disorot oleh buruh di klaster ketenagakerjaan Perppu Cipta Kerja. Mulai dari upah hingga outsourcing.
, Said Iqbal mengaku bahwa pihaknya melihat empat persoalan penting. Pertama, di dalam UU Cipta Kerja, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa Gubernur dapat menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota .Dengan menggunakan kata 'dapat', maka artinya UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak."Kami meminta kata 'dapat' dihapuskan, sehingga bunyinya di dalam Perppu menjadi: 'Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota'," kata Said Iqbal.
Kedua, terkait upah minimun, adalah pasal yang mengatur formula kenaikan upah minimum. Jika di dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal mengenai kenaikan upah minimum berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, hal itu kemudian diubah dalam aturan turunan UU 13/2003 yaitu PP 78/2015. Formula kenaikannya menjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana kata"dan" berarti akumulasi dari keduanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Partai Buruh Tak Setuju Isi Perppu Cipta Kerja, Sentil Peran DPRPresiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, pihaknya mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tapi tidak dengan isi yang di dalamnya.
Baca lebih lajut »
Tolak Perppu Cipta Kerja, Partai Buruh: Ini Lebih Kejam dari Omnibus LawSementara YLBHI mengecam Perppu Cipta Kerja karena YLBHI menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk kudeta konstitusi. Hal yang sama...
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Soroti Aturan Upah Minimum di Perppu Cipta KerjaDi dalam Perppu, menurut Said, formula kenaikan upah minimum menjadi semakin tidak jelas.
Baca lebih lajut »
Soroti Perppu UU Cipta Kerja, Pesiden Buruh: Semua Bidang Pekerjaan Bisa Pakai OutsourcingBuruh menyoroti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja. Dimana menurut pentolan buruh, hal itu memungkinkan segala jenis...
Baca lebih lajut »
Polri Siap Kawal dan Amankan Aksi Buruh Tolak Perppu Cipta KerjaPolri siap mengawal dan mengamankan aksi buruh tolak Perppu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Buruh Bakal Gelar Aksi Akbar Tolak Perpuu Cipta Kerja, Polri Merespons BeginiPolri merespons rencana buruh menggelar aksi akbar menolak Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »