Tedjo Edhy Purdijatno angkat bicara ihwal langkah kubu Muchdi Pr mengambil alih Partai Berkarya dari Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Berkarya Tedjo Edhy Purdijatno angkat bicara ihwal langkah kubu Muchdi Purwoprandjono mengambil alih Partai Berkarya dari Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kubu Muchdi sebelumnya mengklaim mendapat surat keputusan pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM. 'Kita jangan menanggapi itu dengan emosional, kita harus cool,' kata Tedjo kepada Tempo, Rabu, 5 Agustus 2020.
Ia juga menyebut perpecahan pun lazim terjadi di berbagai partai politik di Tanah Air.Misalnya dualisme PDI hingga terbentuk PDI Perjuangan, perpecahan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie di Golkar, serta kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz di Partai Persatuan Pembangunan. 'Tapi walaupun lumrah, kita harus kedepankan etika berpartai yang baik,' ujar Tedjo.Di kepengurusan yang dipimpin Tommy Soeharto, Tedjo Edhy menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Partai Berkarya Resmi Terima SK Pengesahan dari Kemenkumham |Republika OnlinePosisi ketua umum sebelumnya dijabat Tommy Soeharto berganti ke Muchdi Purwopranjono.
Baca lebih lajut »
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Klaim Disahkan KemenkumhamPartai Berkarya kubu Muchdi Pr mengklaim telah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025. PartaiBerkarya Kemenkumham
Baca lebih lajut »
Reaksi Partai soal Jokowi yang Minta Bawahan Tak Boleh SantaiPresiden Jokowi melontarkan kritik tajam ke kementerian hingga lembaga karena masih terjebak pekerjaan harian sehingga tidak tahu prioritas. Sejumlah politisi angkat bicara tentang sentilan Jokowi itu. Jokowi
Baca lebih lajut »
Pengelolaan PKH oleh Kader Partai Rawan Konflik Kepentingan - Berita Utama - koran.tempo.coSelain melanggar aturan, pengelolaan dana bantuan sosial oleh partai politik melanggar kode etik dan rawan menimbulkan konflik kepentingan. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Menteri Sosial Klaim Kader Partai Tak Bisa Jadi Pengurus PKH - Berita Utama - koran.tempo.coMenteri Sosial Juliari Batubara, yang juga kader PDIP, mengatakan anggota partai politik tidak bisa menjadi pengurus Program Keluarga Harapan. KoranTempo PDIP
Baca lebih lajut »
Hasto PDIP: Wajar Partai Pemenang Pemilu Tempatkan Kader di Jabatan Strategis'Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDIP paling sedikit dibanding partai lain,' ujar Hasto.
Baca lebih lajut »