Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo melalui pemungutan suara, dengan Menteri Keuangan Choi Sang-mok yang kini mengambil alih tugas penjabat presiden. Parlemen tersebut memutuskan bahwa hanya dibutuhkan 151 suara untuk memakzulkan Han, bukan dua pertiga seperti yang diklaim oleh partai pendukung pemerintah. Korea Utara menjadi ancaman yang perlu diwaspadai selama masa transisi pemerintahan ini.
SEOUL, JUMAT – Majelis Nasional atau parlemen Korea Selatan , Jumat (27/12/2024), memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo melalui pemungutan suara. Dengan pemakzulan itu, seperti dialami Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan sebelumnya, Han juga dilucuti kekuasaannya dan dibebaskan dari tugas-tugas kepresidenan. Berdasarkan undang-undang di Korsel, kini Menteri Keuangan Choi Sang-mok yang bertugas sebagai penjabat Presiden Korsel.
Dalam instruksi pertamanya, Choi memerintahkan militer Korsel meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi kemungkinan Korea Utara memanfaatkan krisis politik ini untuk melancarkan tindakan provokasi. Majelis Nasional mengesahkan pemakzulan Han melalui pemungutan suara dengan hasil 192-0. Pemungutan suara itu diboikot oleh para anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai pendukung pemerintah. Mereka memprotes keputusan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik di Seoul, Jumat (27/12/2024), yang menyatakan hanya butuh 151 suara di Parlemen Korea Selatan untuk memakzulkan Han. Awalnya, PPP mengatakan bahwa pemakzulan presiden hanya bisa terjadi jika suara yang terkumpul berjumlah dua pertiga dari semua anggota parlemen atau setara dengan 200 suara. ”Tidak perlu syarat seperti itu. Han penjabat presiden, cukup dengan perolehan minimum 151 suara sudah bisa dimakzulkan,” kata Woo, dikutip oleh kantor berita nasional Korsel, Yonhap.Berkat syarat minimal tersebut, parlemen pun berhasil memakzulkan Han pada Jumat siang. Menteri Keuangan Choi Sang-mok sesuai dengan peraturan Korsel mengambil alih tugas penjabat presiden. ”Pemerintah telah meminta militer untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai Korea Utara mengambil kesempatan di dalam kesempitan,” ujar Choi dalam pidato perdananya sebagai penjabat presidenMenteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok dalam jumpa pers di Seoul, 18 Desember 2024. Walaupun sudah memiliki penjabat presiden, Korsel belum keluar dari krisis pemerintaha
Korea Selatan Pemakzulan Presiden Han Duck-Soo Choi Sang-Mok Krisis Politik Korea Utara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Parlemen Korea Selatan batalkan dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk YeolParlemen Korea Selatan batalkan dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Masyarakat melakukan unjuk rasa menolak pemberlakuan darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk ...
Baca lebih lajut »
Upaya Han Duck Soo Yakinkan Barat Usai Diangkat Jadi Penjabat Presiden Korea SelatanPj Presiden Korea Selatan Han Duck Soo bertindak yakinkan sekutu dan stabilisasi keuangan Korea Selatan
Baca lebih lajut »
Ini Deretan Presiden Korea Selatan yang Bermasalah, Ada yang Dipenjara dan DibunuhBerikut ini deretan para pemimpin Korea Selatan yang bermasalah, dimulai dari Presiden pertama Korea Selatan.
Baca lebih lajut »
Parlemen Gelar Pemungutan Suara Pemakzulan Presiden Korea SelatanPartai Demokratik, partai oposisi utama Korea Selatan, akan mendorong pemungutan suara untuk mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol.
Baca lebih lajut »
Ricuh di Korea Selatan Usai Darurat Militer, Massa Paksa Masuk ParlemenSelain kehadiran banyak polisi di luar gedung parlemen Korea Selatan, helikopter juga tampak berputar-putar di atasnya.
Baca lebih lajut »
Yoon Deklarasikan Darurat Militer di Korea Selatan, Diprotes 190 Anggota ParlemenPresiden Korea Selatan, Yoon, secara tak terduga menetapkan keadaan darurat militer pada Rabu malam, menimbulkan protes dari 190 anggota parlemen dan partai Demokrat oposisi yang mengajukan mosi pemakzulan terhadapnya. Delegasi parlemen mengkritik keputusan tersebut sebagai 'perilaku pemberontakan' dan meminta penahanan Yoon bersama Menteri Kim dan Menteri Dalam Negeri Lee.
Baca lebih lajut »