Akademisi dan pegiat organisasi kemasyarakatan meminta proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah untuk dikaji kembali pelaksanaannya demi efisiensi anggaran dan pencegahan dampak lingkungan. Hal ini diungkapkan dalam diskusi publik bertajuk 'Sorotan Proyek Strategis Nasional PLTU di Jawa Barat' di Bandung. Beberapa PSN di Indonesia dianggap perlu ditunda karena belum jelas manfaatnya bagi masyarakat dan anggaran negara sedang mengalami tekanan.
BANDUNG, KOMPAS — Sejumlah pihak meminta proyek strategis nasional yang bermasalah untuk dikaji kembali pelaksanaannya. Upaya tersebut dinilai penting untuk melakukan efisiensi anggaran dan mencegah adanya dampak lingkungan.
”PSN ini bersifat dilematis. Ada PSN yang memang diperlukan dan ada juga PSN yang terkesan dibuat-buat. Ini bukan hanya proyek PLTU ,” kata Erri.Pandangan yang sama juga disampaikan Direktur LBH Bandung Heri Pramono. Menurut dia, PSN yang bermasalah, seperti PLTU di Jawa Barat, sebaiknya dihentikan terlebih dahulu.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bandung, Acuviarta Kartabi, berpendapat, diperlukan evaluasi ulang PSN yang level urgensinya tidak terlalu mendesak. Upaya ini juga untuk mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperkirakan mencapai 2,7 persen pada tahun ini.Kompas/Bahana Patria Gupta
PSN ini bersifat dilematis. Ada PSN yang memang diperlukan dan ada juga PSN yang terkesan dibuat-buat. Menurut Erri, pengurusan sejumlah PSN di Indonesia tampak mengalami masalah. Permasalahan yang muncul di masyarakat itu seakan membuat kehadiran negara tidak ada.
PROYEK STRATEGIS NASIONAL Efisiensi Anggaran Pencemaran Lingkungan PLTU Evaluasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fraksi PKS Minta PSN PIK 2 Dihentikan dan DievaluasiFraksi PKS DPR RI meminta PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dihentikan untuk dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan ini didasari protes dan aspirasi dari masyarakat, khususnya di wilayah Banten, yang menilai PSN PIK 2 belum sesuai dan melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Baca lebih lajut »
MUI Minta Pemerintah Hentikan PSN PIK 2Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 karena terdapat beberapa masalah yang belum selesai, terutama terkait perizinan dan kompensasi bagi warga. MUI menilai pembangunan PSN tersebut telah merugikan warga yang tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas dan dipaksa menjual tanah dengan harga yang murah.
Baca lebih lajut »
MUI Minta Proyek PSN di PIK 2 Dihentikan, Ada ApaMAJELIS MUI meminta pemerintah agar pembangunan Proyek Strategis Nasional PSN di Pantai Indah Kapuk PIK 2 dihentikan
Baca lebih lajut »
Prabowo Minta Ara Persiapkan Draft Usulan PSN Perumahan MBRUntuk itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca lebih lajut »
MUI Minta PSN di PIK 2 Dihentikan, Kemendikdasmen Sebut MBG Sebagai Pendidikan KarakterBerita humaniora yang menarik perhatian pembaca pada Selasa lalu meliputi kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dari Kemendikdasmen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), permintaan MUI untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2, dan gempa dangkal di Bima.
Baca lebih lajut »
MUI Minta Pembangunan PSN di PIK 2 DihentikanMajelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 karena masih banyak masalah yang belum terselesaikan, termasuk perizinan dan kompensasi. Warga di PIK 2 juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan intimidasi terkait pembangunan PSN.
Baca lebih lajut »