Pansus yang membahas perubahan Perda 5/2019 soal reklame terus berlangsung. Pansus mendatangkan pakar ekonomi untuk diminta pendapat
JawaPos.com–Pansus yang membahas perubahan Perda 5/2019 soal reklame terus berlangsung. Pansus yang dinakhodai Komisi A DPRD Surabaya dan diketuai Arief Fathoni tersebut mendatangkan pakar. Salah satunya pakar ekonomi Imron Mawardi.
”Ada wilayah-wilayah yang terlihat itu tidak indah dengan munculnya reklame-reklame. Karena itu, titik-titik mana saja yang boleh dan tidak dipasangi reklame akan diatur dalam perda ini,” terang Fathoni.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cegah Kebocoran Pendapatan Reklame, DPRD Surabaya Akan Libatkan WargaKetua Pansus perubahan perda terkait reklame Arif Fathoni menuturkan, masyarakat bakal dilibatkan perannya secara aktif dalam perda baru
Baca lebih lajut »
Raperda Perdagangan Batasi Peredaran Minuman Beralkohol di SurabayaDPRD Surabaya mengusulkan ada pembatasan peredaran minuman beralkohol (minol) di Surabaya.
Baca lebih lajut »
DPRD: Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia Perlu DiwujudkanPimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan Surabaya menuju kota layak anak dunia perlu diwujudkan dan didukung semua pihak
Baca lebih lajut »
Empat Kursi Kepala OPD Pemkot Surabaya Kosong, Begini Komentar DPRDPimpinan dari empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya kosong. DPRD Kota Surabaya menyatakan, seharusnya tidak ada pelaksana tugas (Plt)
Baca lebih lajut »
DPRD Surabaya Usul Bangun Kawasan Wisata Timur TengahDPRD Surabaya usulkan wisata anyar di kawasan wisata religi Kecamatan Simokerto yakni sentra timur tengah
Baca lebih lajut »
Baru Sebulan, Setoran Pajak Reklame Sudah Terealisasi Rp 8,2 MiliarMALANG KOTA - Baru dua bulan awal 2023, realisasi pajak reklame tumbuh positif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat per 9 Februari lalu telah mengantongi pendapatan sebesar Rp 8,2 miliar. Capaian tersebut terbilang besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), karena sudah
Baca lebih lajut »