Panja DPR Tagih Perkembangan Penanganan Kasus Kredit Macet PT Titan Sindonews BukanBeritaBiasa .
RI meminta Kejaksaan Agung dan Polri memberikan laporan perkembangan penanganan kasus penyalahgunaan kredit PT Titan Infra Energy . Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapatyang digelar tertutup di ruang Komisi III, Senin kemarin.
Dalam rapat, Panja meminta agar Jampidum Kejagung dan Ditipideksus Bareskrim Polri tetap melanjutkan penanganan perkara sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Panja juga meminta agar Kejagung dan Bareskrim Polri melaporkan hasil dan perkembangan penanganan kasus tersebut pada Komisi III DPR RI per tiga bulan.
Anggota komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, panja pengawasan penegakan hukum ini telah membedah kasus dugaan kredit macet PT Titan Infra Energy di Bank Mandiri yang nilainya mencapai triliunan rupiah itu. Panja, sambung Arsul, meminta aparat penegak hukum menangani kasusnya secara profesional. “Kita sudah membedah, dan kita lihat progresnya gimana, kita tunggu,” tandas Arsul.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Bakal Kaji Penggunaan Ganja untuk MedisDPR akan berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan kajian penggunaan cannabis sativa untuk pengobatan.
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Bikin SOP Investasi BUMN, Hindari Potensi Konflik Kepentingan Seperti di GOTO | Market - Bisnis.comPanitia Kerja (Panja) Investasi DPR pada Perusahaan Digital akan menyusun rekomendasi berupa Standard Operational Procedure (SOP) guna mencegah terjadinya krisis moral (moral hazard) saat pembelian saham.
Baca lebih lajut »
Harapan DPR pada Misi Perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina-Rusia | merdeka.comDave mengatakan, konflik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia tidak hanya merugikan masyarakat yang tengah berkonflik, akan tetapi juga menyulitkan kehidupan seluruh dunia.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR RI harap tidak ada kenaikan iuran BPJS KesehatanAnggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi berharap tidak ada kenaikan iuran jika BPJS Kesehatan menerapkan sistem kelas rawat inap standar (KRIS) pada bulan Juli ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI dan Pemerintah Jaring Aspirasi Masyarakat Papua Soal Tiga RUU DOBKunjungan kerja untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.
Baca lebih lajut »
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Postur Makro Fiskal 2023Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan yang disepakati 9,3%-10% terhadap PDB dari semula 9,3%-9,59%.
Baca lebih lajut »