Usai ditunjuk sebagai Ketua Panja, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara optimis aturan tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat.
KOMISI XI DPR RI bersama Menteri Keuangan RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja guna membahas carry over pembahasan Rancangan Undang-Undang Bea Meterai.
"Perubahannya yang pertama terkait dengan nilai, sudah 35 tahun berjalan tidak ada perubahan tarif yang berlaku sampai sekarang. Kemudian terkait transaksi elektronik yang dulu belum terbayang. Ketiga, terkait kasus-kasus yang ada selama ini yang perlu kita bicarakan secara bersama-sama untuk diakomodir atau dikeluarkan untuk membentuk undang-undang yang baru," jelas politisi Fraksi PPP tersebut.
"Dari sisi dampak, kalau terkait RUU Meterai, tidak terlalu signifikan dari sisi nilai. Namun dari sisi keadilan terhadap pemakai dokumen ini dalam yang perlu kita utamakan. Kalau dari sisi nilai, kenaikan pendapatan hanya berkisar Rp 6 triliun-Rp 7 triliun, artinya angkanya sangat kecil dibanding dengan seluruh penerimaan pajak," imbuh Amir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Bahas RUU Bea Materai.DPR dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Materai.
Baca lebih lajut »
Gerindra-PAN Usung Mantan Anggota DPR dengan Ketua DPRD di Pilkada SolokKoalisi itu sudah jauh melampaui batas minimal jumlah syarat 7 kursi untuk mengusung calon di Pilkada Kabupaten Solok.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Waspada Peningkatan Kasus Covid-19 Usai Libur PanjangMenurut Puan, di masa liburan banyak yang bepergian ke luar kota atau ke tempat-tempat wisata.
Baca lebih lajut »
Gedung Kejagung Terbakar, DPR Ingatkan Penegakkan Hukum Harus BerlanjutWakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengaku prihatin atas peristiwa terbakarnya...
Baca lebih lajut »
DPR AS Setujui $25 Miliar untuk Dana Layanan Pos DaruratDPR AS mengesahkan RUU darurat pada Sabtu (22/8) untuk menyediakan $ 25 miliar untuk Dinas Layanan Pos AS. Langkah itu diambil karena AS bersiap menghadapi pemilihan lewat surat dalam jumlah sangat besar dalam pilpres November di tengah pandemi virus corona. Voting 257 banding 150 suara itu...
Baca lebih lajut »
PSSI Ingin Naturalisasi Besar-besaran Jelang Piala Dunia, Komisi X DPR: Cara Instan Raih PrestasiPSSI Ingin Naturalisasi Besar-besaran Jelang Piala Dunia, Komisi X DPR: Cara Instan Raih Prestasi via tribunnewswiki
Baca lebih lajut »