PAN Ingatkan DKI Terancam Kehilangan DBH Rp 18,4 T Jika Tak Evaluasi RAPBD

Indonesia Berita Berita

PAN Ingatkan DKI Terancam Kehilangan DBH Rp 18,4 T Jika Tak Evaluasi RAPBD
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 51%

Bambang menyentil Pemprov dan DPRD yang tak kunjung menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri terkait Raperda APBD 2023.

Bambang kemudian menjelaskan, merujuk pada diktum keempat keputusan Mendagri tersebut, terdapat ketentuan apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta maupun DPRD, ada konsekuensi yang mesti ditanggung. Yaitu Kemendagri bisa berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk melakukan penundaan maupun pemotongan dana transfer umum .

Anggota Komisi A itu lantas mempertanyakan siapa pihak yang akan bertanggung jawab apabila hal tersebut terjadi. Dia lantas meminta kepastian waktu pembahasan evaluasi Kemendagri kepada pimpinan DPRD maupun Pemprov DKI. Di samping itu, dia juga menyoroti tahapan pembahasan RAPBD 2023 yang dianggap cacat prosedur. Pasalnya, kata dia, 5 dari 7 tahapan melampaui batas waktu yang ditentukan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Telisik 'Negosiasi' DPRD dan Pemprov Jatim Soal Dana Hibah Rp7,8 TriliunKPK Telisik 'Negosiasi' DPRD dan Pemprov Jatim Soal Dana Hibah Rp7,8 TriliunKPK akan menelisik seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pencairan dana belanja hibah yang berjumlah Rp7,8 triliun.
Baca lebih lajut »

DPRD dan Pemprov DKI Minta Dukungan Pusat untuk Memberantas Mafia TanahDPRD dan Pemprov DKI Minta Dukungan Pusat untuk Memberantas Mafia TanahKetua DPRD DKI Prasetyo Edu Marsudi dan dan Pj Gubernur Heru Budi Hartono sepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah.
Baca lebih lajut »

Kemendagri Sosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 |Republika OnlineKemendagri Sosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 |Republika OnlineLangkah ini juga sebagai upaya untuk mengoptimalisasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
Baca lebih lajut »

Pemkab Sidoarjo Sabet Penghargaan IGA 2022 Sebagai Kabupaten Sangat InovatifPemkab Sidoarjo Sabet Penghargaan IGA 2022 Sebagai Kabupaten Sangat InovatifBeritaJatim Pemkab Sidoarjo Sabet Penghargaan IGA 2022 Sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pemkabsidoarjo penghargaanIGA2022
Baca lebih lajut »

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan AKBP Bambang Kayun, Diminta untuk KooperatifKPK Jadwal Ulang Pemanggilan AKBP Bambang Kayun, Diminta untuk KooperatifKPK menjadwalkan ulang pemanggilan tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus P.S.
Baca lebih lajut »

Kejagung Sita Vespa Tersangka Korupsi Waskita Karya Bambang RiantoKejagung Sita Vespa Tersangka Korupsi Waskita Karya Bambang RiantoKejaksaan berhasil sita dua kendaraan milik tersangka korupsi Waskita Bambang Rianto.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-03 01:29:46