Pemerintah Pakistan telah secara resmi menangguhkan perdagangan dengan India.
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Langkah itu diambil menyusul dicabutnya status khusus Jammu dan Kashmir oleh New Delhi.
Pakistan telah menambahkan India dalam daftar negara yang dilarang melakukan impor. Ia pun menghentikan semua jenis ekspor ke New Delhi. Sebelumnya Pakistan telah mengumumkan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. "Saya telah berbagi dengan Cina bahwa Pemerintah Pakistan telah memutuskan untuk membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Kami akan membutuhkan bantuan Cina di sana. Cina telah meyakinkan dukungan penuh untuk Pakistan," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
India Peringatkan PakistanINDIA kemarin memperingatkan negara tetangganya, Pakistan, agar tidak ikut campur dalam masalah Kashmir.
Baca lebih lajut »
India Beri Peringatan Keras kepada PakistanIndia menegaskan bahwa penghapusan pasal 370 konstitusi negara yang memberi keistimewaan pada Kashmir merupakan urusan dalam negeri. Karena itu, Pakistan tidak bisa ikut campur konflikIndiaPakistan
Baca lebih lajut »
Pakistan Stop Layanan Kereta dan Blokir Film India Soal KashmirHubungan Pakistan dan India menegang pasca pencabutan status khusus Kashmir oleh pemerintahan PM Narendra Modi.
Baca lebih lajut »
Buntut Konflik Kashmir, Pakistan Setop Kereta Api ke IndiaPemerintah Pakistan mengumumkan penghentian layanan kereta api ke India mengingat ketegangan antar kedua negara meningkat akibat perebutan wilayah Kashmir.
Baca lebih lajut »
Sekjen PBB Minta India-Pakistan Menahan DiriIndia dan Pakistan diminta untuk menahan diri di tengah ketegangan terkait situasi di Kashmir. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres.
Baca lebih lajut »