Pakar Unair: Zonasi Perlu Dipenuhi, Bukan Dihapus

Pendidikan Berita

Pakar Unair: Zonasi Perlu Dipenuhi, Bukan Dihapus
ZONASIPPDBKualitas Sekolah
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 73 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 50%
  • Publisher: 51%

Pakar sosiologi pendidikan Unair, Prof Tuti Budirahayu, menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem zonasi PPDB dengan fokus pada pemerataan kualitas sekolah, bukan membatalkannya. Ia menekankan bahwa ketimpangan kualitas sekolah di Indonesia adalah akar masalah yang dihadapi sistem zonasi.

Beberapa pihak meminta pembatalan sistem zonasi PPDB karena banyaknya polemik dalam pelaksanaannya. Mengikuti wacana itu, pakar Unair memberikan pendapatnya. Prof Tuti Budirahayu Dra MSi selaku pakar sosiologi pendidikan Unair mengatakan persoalan mendasar dari sistem zonasi berakar pada ketimpangan kualitas dan distribusi sekolah di Indonesia. Menurutnya, selama ini, kualitas sekolah sering kali ditentukan kemampuan dan harapan kelompok masyarakat.

Prof Tuti menjelaskan secara sosiologis, sekolah berkualitas cenderung tumbuh di lingkungan masyarakat strata menengah-atas yang memiliki sumber daya lebih besar. Sebaliknya, masyarakat menengah-bawah sering kali harus menerima sekolah dengan minim fasilitas, baik dalam sarana-prasarana maupun mutu tenaga pengajar. Ketimpangan itu, menurut Prof Tuti telah membentuk dikotomi yang tajam. Anak-anak dari sekolah dengan fasilitas seadanya tidak dituntut mencapai prestasi akademik tinggi, sedangkan sekolah unggulan menjadi eksklusif bagi kelompok tertentu.Implementasi zonasi justru menjadi tantangan besar karena memaksa semua pihak untuk menghadapi kenyataan ketimpangan ini secara langsung. Meski zonasi bertujuan pemerataan akses pendidikan, pelaksanaannya sering memunculkan polemik. Prof Tuti menekankan kembali ke sistem rayonisasi akan menghilangkan semangat pemerataan pendidikan. 'Jika kita kembali ke rayonisasi, kita mundur dalam upaya memberikan akses pendidikan yang adil dan merata,' jelasnya, dikutip dari laman Unair pada Jumat (20/12/2024). Namun, Prof Tuti juga mengakui sistem zonasi memerlukan penyempurnaan. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah peningkatan kualitas sekolah di seluruh wilayah.Prof Tuti menekankan alih-alih menghentikan sistem zonasi, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan ini dengan fokus pada pemerataan kualitas sekolah. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah revitalisasi sekolah inklus

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

ZONASI PPDB Kualitas Sekolah Pemerataan Pendidikan Rayonisasi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tanggapi Permintaan Gibran untuk Hapus Zonasi, Ahok: Saya Mendukung ZonasiTanggapi Permintaan Gibran untuk Hapus Zonasi, Ahok: Saya Mendukung ZonasiEks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beri tanggapan terkait keinginan Wapres Gibran untuk hapus zonasi. Begini katanya.
Baca lebih lajut »

Viral Bahasa Gen Alpha, Pakar Unair: Penggunaan Sah Saja tapi Harus Tahu KonteksViral Bahasa Gen Alpha, Pakar Unair: Penggunaan Sah Saja tapi Harus Tahu KonteksIni pendapat pakar bahasa Unair menanggapi banyaknya kosakata Gen Alpha yang bermunculan.
Baca lebih lajut »

Pakar Unair Sebut Bahasa Gaul Gen Alpha Hanya Bersifat TemporerPakar Unair Sebut Bahasa Gaul Gen Alpha Hanya Bersifat TemporerBerbagai kosakata baru, seperti mewing, rizz, sigma, dan skibidi, muncul dan banyak Gen Alpha menggunakannya saat berkomunikasi.
Baca lebih lajut »

Dampak PPN 12 Persen, Pakar Unair: Minat dan Daya Beli Masyarakat Bisa TurunDampak PPN 12 Persen, Pakar Unair: Minat dan Daya Beli Masyarakat Bisa TurunPakar Unair membeberkan dampak PPN naik menjadi 12 persen. Salah satunya, daya beli atau belanja masyarakat bisa menurun.
Baca lebih lajut »

Analisa Pakar Hukum Unair soal Gugatan Risma-Gus Hans ke MKAnalisa Pakar Hukum Unair soal Gugatan Risma-Gus Hans ke MKPasangan calon Gubernur Jatim, Risma-Gus Hans, ajukan sengketa hasil Pilkada 2024 ke MK. Gugatan diterima, dengan tantangan bukti kecurangan yang kompleks.
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Unair analisa gugatan Risma-Gus Hans ke MKPakar Hukum Unair analisa gugatan Risma-Gus Hans ke MKPakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Haidar Adam menganalisa gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 21:51:49