Pakar UI: Partisipasi Publik Dibutuhkan pada Aturan Turunan UU Kesehatan

Indonesia Berita Berita

Pakar UI: Partisipasi Publik Dibutuhkan pada Aturan Turunan UU Kesehatan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 68%

Terlebih UU Kesehatan, sebut dia, sebagaimana omnibus law lainnya, memiliki ruang lingkup yang luas.

Maka, lanjut dia, terdapat tantangan, yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya semakin gemuk.

"Jadi seharusnya PP-nya tidak dalam bentuk omnibus, karena akan jadi lebih rumit dari UU Kesehatannya itu sendiri," ucap dia. "Semakin gendut PP-nya, maka semakin banyak ruang lingkupnya, maka semakin banyak pula stakeholder-nya. Partisipasi publik ini yang seharusnya lebih besar," tambah Direktur Indonesia Center for Legislative Drafting ini.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai partisipasi publik dalam penyusunan aturan turunan UU Kesehatan ini belum optimal. "Jadi, perlu dikritisi terkait dengan partisipasi publik itu. Apakah di dalam perumusannya itu melibatkan pihak-pihak terkait atau tidak?" kata Trubus.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Diminta Melibatkan Partisipasi PublikSoal Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Diminta Melibatkan Partisipasi PublikSaat ini belum diketahui secara jelas seperti apa bentuk PP yang akan menjadi aturan turunan dari UU Kesehatan tersebut.
Baca lebih lajut »

Menkes Budi Mau Kebut Aturan Turunan UU Kesehatan, Tapi Munculkan PolemikMenkes Budi Mau Kebut Aturan Turunan UU Kesehatan, Tapi Munculkan PolemikPemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta menjalankan praktik transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Baca lebih lajut »

Pengguna BPJS Kesahatan Kini Bisa Lakukan Skrining Kesehatan Secara DaringPengguna BPJS Kesahatan Kini Bisa Lakukan Skrining Kesehatan Secara DaringLayanan skrining kesehatan secara daring dihadirkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan
Baca lebih lajut »

Masyarakat Sipil Sebut ASEAN Summit 2023 tidak Berikan Ruang Partisipasi bagi RakyatMasyarakat Sipil Sebut ASEAN Summit 2023 tidak Berikan Ruang Partisipasi bagi RakyatPelaksanaan ASEAN Summit 2023 tidak memberikan ruang yang bermakna atau aspirasi bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan.
Baca lebih lajut »

COVID-19 Pirola Berpotensi Mendominasi Kasus di Britania dalam Sebulan ke DepanCOVID-19 Pirola Berpotensi Mendominasi Kasus di Britania dalam Sebulan ke DepanPakar di Britania mengatakan bahwa Pirola menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar kesehatan dan berpotensi mendominasi dalam empat minggu ke depan.
Baca lebih lajut »

Kirab Pemilu 2024 Singgah di Banyuwangi, KPU Jadikan Momen Tingkatkan Partisipasi PemilihKirab Pemilu 2024 Singgah di Banyuwangi, KPU Jadikan Momen Tingkatkan Partisipasi PemilihKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, bakal melakukan sosialisasi Pemilu 2024 secara besar- besaran melalui Kirab Pemilu 2024 yang berlangsung mulai hari Selasa ini (5/9/2023).
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 22:47:24