Pakar Sebut UU Polri Perlu segera Direvisi, Begini Alasannya

UU Polri Perlu Segera Direvisi Berita

Pakar Sebut UU Polri Perlu segera Direvisi, Begini Alasannya
Prof SuparjiPakar HukumGuru Besar Hukum
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 59%

JPNN.com : Pakar hukum Prof Suparji menilai Undang-Undang Polri perlu segera direvisi, begini alasannya.

jpnn.com - JAKARTA - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah waktunya untuk direvisi.

Pasalnya, 20 tahun sudah undang-undang tersebut berlaku di mana banyak perkembangan, dinamika dan tantangan baru. "Revisi UU Polri merupakan sebuah keharusan, keniscayaan, mengingat sudah 20 tahun lebih dan sudah banyak perkembangan hukum, putusan MK, dinamika masyarakat, tantangan hukum, perkembangan informasi dan teknologi yang kemudian itu mendorong perlunya perubahan UU Polri,” ujar Suparji.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Prof Suparji Pakar Hukum Guru Besar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Ancaman Terhadap Kusnadi, Kuasa Hukum Sebut Jubir KPK Kurang Baca Undang-undangSoal Ancaman Terhadap Kusnadi, Kuasa Hukum Sebut Jubir KPK Kurang Baca Undang-undangTessa diminta banyak membaca undang-undang (UU) lain terkait tugas dan wewenang KPK, di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya.
Baca lebih lajut »

Respons Polri Soal Alex Marwata Sebut Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Tak Berjalan BaikRespons Polri Soal Alex Marwata Sebut Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Tak Berjalan BaikPolri bakal selalu bersinergi dengan KPK, terlebih soal penegakkan hukum.
Baca lebih lajut »

Pegi tuntut Ganti Rugi, Kuasa Hukum: Itu Hak yang Dilindungi Undang-undangPegi tuntut Ganti Rugi, Kuasa Hukum: Itu Hak yang Dilindungi Undang-undangJakarta, tvOnenews.com - Pasca bebas usai memenangkan pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Pegi setiawan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Soroti Fenomena Pembuatan Undang-Undang yang Kilat di DPRAsosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Soroti Fenomena Pembuatan Undang-Undang yang Kilat di DPRAsosiasi pengajar hukum tata negara soroti fenomena pembuatan Undang-Undang yang kilat di DPR.
Baca lebih lajut »

Tak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren Dijamin Undang-UndangPendidikan pesantren sah mengantongi pengakuan negara menjadi jaminan kesetaraan setelah diundangkan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Baca lebih lajut »

Tak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren dijamin Undang-UndangTak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren dijamin Undang-UndangBerita Tak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren dijamin Undang-Undang terbaru hari ini 2024-07-11 12:49:45 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 13:41:49