Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa pemerintah perlu menyampaikan kepastian ...
Tangkapan layar -- Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Prof. Djohermansyah Djohan dalam webinar yang disaksikan di Jakarta, Jumat .
“Kapan Keppresnya diteken? Itu simpang siur, katanya Juli, ada yang bilang Agustus. Kemudian ada lagi yang bilang bukan Presiden Jokowi yang meneken, tetapi nanti Presiden Prabowo yang meneken. Jadi, saya kira ini penting di--kan soal kapan pindahnya itu,” katanya dalam webinar yang disaksikan di Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan bahwa bila keppres telah terbit, tetapi Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi-fungsi sebagai pusat pemerintahan. “Masih bisa berkantor di DKJ, sama dengan DPR. DPR itu gedungnya belum ada di IKN, maka kemudian di 17 Agustus nanti ketika ada upacara itu bukan berarti semua lembaga negara pindah, tidak. Sampai di IKN itu siap secara keseluruhan, maka perpindahannya diatur secara bertahap. Itu yang dimaksudkan kemudian terkait dengan kapan IKN, kapan DKJ itu pindah,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar soal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi: Upaya transisi pemerintahanPakar ilmu politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai pembentukan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai ...
Baca lebih lajut »
Tuntaskan Pengangkatan Guru PPPK Sebelum Pemerintahan BaruPengangkatan guru honorer prioritas pertama menjadi PPPK masih belum tuntas. Guru menuntut kepastian nasib.
Baca lebih lajut »
Syarief Hasan Dorong Guru Besar Berkontribusi di Pemerintahan Prabowo-GibranJPNN.com : Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan MM, MBA mengatakan Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (Pergubi) bisa berkontribusi di pemerintahan Praba
Baca lebih lajut »
Pakar: Pemerintah perlu pastikan tak ada uang taruhan dalam gimPakar Hukum Universitas Trisakti mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada keterlibatan uang dalam gim simulasi seperti permainan kartu yang ...
Baca lebih lajut »
Pakar: Pemerintah perlu tiru cara Eropa dalam tangani kecanduan rokokPakar Kesehatan Publik drg. Laifa Annisa mengatakan Pemerintah Indonesia perlu meniru cara Eropa dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah percepat penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB PapuaWakil Presiden (Wapres) Ma&39;ruf Amin menyatakan pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur sarana pemerintahan untuk empat daerah otonom baru ...
Baca lebih lajut »