Pakar: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Supaya Partai tidak Seperti Perusahaan Keluarga |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Pakar: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Supaya Partai tidak Seperti Perusahaan Keluarga |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

Saat ini, terdapat dua permohonan uji materi UU Partai Politik di MK.

Menurut Feri, tidak adanya pasal yang membatasi masa jabatan ketum parpol dalam UU Partai Politik terbukti telah memunculkan ketum yang menjabat selama puluhan tahun. Panjangnya masa jabatan itu lah yang menjadi cikal bakal politik dinasti. ganti-ganti, nanti kalau berganti anaknya lagi. Jadi ini bukan lagi soal dinasti keluarga. Ini partai yang mirip perusahaan, ada CEO-nya," kata Feri.

"Sebagai turunan dari UUD, undang-undang itu kan sumbu yang menentukan apakah sebuah aturan itu konstitusional atau tidak. Kalau undang-undang mengatur pembatasan, maka AD/ART parpol harus mengikutinya," ujarnya. Dalam kedua permohonan itu, mereka sama-sama menyoroti ketum parpol yang menjabat begitu lama dan praktik politik dinasti. Mereka menyoroti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sudah menjadi ketum selama 24 tahun.

Para penggugat juga menyoroti praktik politik dinasti di kepengurusan Partai Demokrat. Eks Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono mewariskan tampuk kepemimpinan kepada putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono . Posisi Wakil Ketua Umum Demokrat diduduki oleh putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono. SBY sendiri kini masih berkuasa dengan jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Setuju MK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol, Pakar: Di Indonesia, Partai Mirip Perusahaan KeluargaSetuju MK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol, Pakar: Di Indonesia, Partai Mirip Perusahaan KeluargaTanpa pembatasan, partai politik rentan dinasti politik. Apalagi, mayoritas partai di Indonesia masih bertumpu pada sosok petinggi atau pendirinya.
Baca lebih lajut »

Ganjar Pranowo Masih Mungkin Jadi Wakil Prabowo? PDIP: untuk Soal Cawapres Kita Bisa Membicarakannya - Tribunnews.comGanjar Pranowo Masih Mungkin Jadi Wakil Prabowo? PDIP: untuk Soal Cawapres Kita Bisa Membicarakannya - Tribunnews.comEriko Sotarduga menyebut partainya masih membuka peluang kerja sama politik dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »

KPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bacaleg Sampai 16 Juli 2023 |Republika OnlineKPU DKI Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bacaleg Sampai 16 Juli 2023 |Republika OnlineAkses Silon diberikan kepada partai politik yang telah bersurat ke KPU.
Baca lebih lajut »

Ridwan Kamil Soal Isu Munaslub Golkar: Ada Dinamika, Tapi Mayoritas PatuhRidwan Kamil Soal Isu Munaslub Golkar: Ada Dinamika, Tapi Mayoritas PatuhWakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil buka suara soal isu desakan Munaslub Partai Golkar.
Baca lebih lajut »

AHY Singgung Sikap Parpol Koalisi Jika Dirinya Cawapres Anies Baswedan: Apa Ada yang Ingin Keluar? - Tribunnews.comAHY Singgung Sikap Parpol Koalisi Jika Dirinya Cawapres Anies Baswedan: Apa Ada yang Ingin Keluar? - Tribunnews.comKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, tidak mempersoalkan lebih jauh jika dirinya tidak terpilih menjad calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. AHY parpolkoalisi
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 08:49:19