Konsep tata ruang kerap kali tidak diprioritaskan, sehingga berakibat pada kemacetan, banjir, dan lainnya.
Eko menambahkan, jika kelak pembangunan Ibu Kota baru melibatkan pembiayaan swasta, pemerintah perlu lebih ekstra lagi dalam mengambil kebijakan tata ruang.
Jangan sampai, konsep tata ruang diabaikan karena pembangunan di tangan swasta kurang terkontrol oleh pemerintah. "Jika pembiayaan melalui swasta, maka kepentingan bisnis itu akan mendominasi dalam proses pengambilan kebijakan dan juga pemanfaatan ruang. Ini masalah yang juga harus kita pikirkan," kata Eko.
Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain.Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terima Keluhan, Ketua DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran LPSK'Political will dari pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK,' kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Papua di Lampung minta pemerintah lebih perhatikan PapuaIkatan Mahasiswa Papua di Lampung (Ikmapal) meminta pemerintah lebih memerhatikan masyarakat Papua, memastikan masyarakat Papua bisa menikmati kesejahteraan ...
Baca lebih lajut »
GP Ansor Minta Pemerintah Ubah Pendekatan ke Masyarakat PapuaKetua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah harus mengubah strategi pendekatan...
Baca lebih lajut »
GINSI Minta Pemerintah Hapus Biaya Verifikasi ImportirProses verifikasi terhadap importir dilakukan lembaga survei yang ditunjuk pemerintah
Baca lebih lajut »