Pakar sebut komitmen KPK diuji dalam kasus Ismail Bolong yang libatkan petinggi Polri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mengusut keterlibatan petinggi Polri dalam kasus dugaan suap tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang menjerat Ismail Bolong. Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, komitmen lembaga antirasuah ini sedang diuji terkait desakkan tersebut.
"Kecuali diketahui dalam penanganan kasus itu ada korupsinya, KPK bisa langsung mengambil alih kasusnya, termasuk korupsi oleh penegak hukumnya," jelas Fickar. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka sejak Selasa . Namun Bareskrim Polri baru mengumumkan status tersangka itu pada Senin bersamaan dengan pengumuman dua tersangka lainnya, BP dan RP.
Dalam pengakuannya, Ismail Bolong membeberkan adanya uang setoran dan bagi hasil kegiatan tambang batubara ilegal di Marang Kayu, Bontang kepada sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Suap Ismail Bolong ke Oknum PolriKPK mempersilakan masyarakat untuk mengajukan laporan ke lembaga antirasuah secara resmi.
Baca lebih lajut »
KPK Dinilai Mampu Usut Dugaan Korupsi yang Menjerat Ismail BolongKPK dinilai mampu mengusut dugaan korupsi pertambangan ilegal di Kalimantan Timur yang kini menjerat Ismail Bolong.
Baca lebih lajut »
KPK: kabar penyitaan harta pimpinan KPK adalah hoaksKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan informasi mengenai penyitaan harta pimpinan KPK yang tersimpan di luar negeri adalah tidak benar alias ...
Baca lebih lajut »
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Pakar Sebut Bukti Deteksi Dini LemahPakar menyatakan temuan kasus baru gagal ginjal akut menjadi bukti lemahnya deteksi dini kesehatan.
Baca lebih lajut »
Pakar Puji Gaya Komunikasi Menteri Bahlil karena Berani Lawan Uni EropaBahlil memegang penuh prinsip kedaulatan alam Indonesia untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Hal itu senada dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendorong hilirisasi.
Baca lebih lajut »