Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan ada urgensi yang cukup tinggi untuk memutuskan perkara 141 tentang batas usia capres-cawapres menjelang Pilpres 2024. Polhuk AdadiKompas
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan ada urgensi yang cukup tinggi untuk memutuskan perkara 141 tentang batas usia capres-cawapres menjelang Pilpres 2024.Mahkamah Konstitusi
Ia menyebutkan, ada urgensi yang cukup tinggi untuk memutuskan perkara 141 menjelang Pilpres 2024. Apabila perkara 141 tidak segera diputuskan, Pilpres 2024 tidak punya dasar hukum yang jelas dan bisa menimbulkan masalah-masalah dan konflik di kemudian hari. ”Di pasal itu terdapat kata 'dapat'. Prinsip yang diperiksa adalah norma, apakah konstitusional atau tidak. Jadi memang dimungkinkan begitu pendahuluan langsung putusan, tidak perlu mendengar keterangan,” katanya.
Para pemohon, yaitu Refly Harun dan Maheswara Prabandono, mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 24 Juni 2009. Perkara itu diputuskan pada 6 Juli 2009. ”Setelah sidang pembukaan langsung diputuskan. Jadi, ini dimungkinkan karena ada urgensinya,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jenderal TNI Dudung Abdurachman Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum MiliterDan menurut Dudung, konsep ancaman saat ini tidak hanya berupa militer saja, tetapi juga serangan siber dan operasi informasi yang menyasar aspek
Baca lebih lajut »
Sekolah Jujur Sekolah Saya, Melatih Budaya AntikorupsiMelatih budaya anti korupsi, sekolah dasar di Kota Semarang mencanangkan sebagai sekolah jujur sekolah saya.
Baca lebih lajut »
16 Guru Besar dan Pengajar Hukum Laporkan Anwar Usman ke MKMKTerdapat empat poin terkait pelaporan Anwar Usman. Yang pertama adalah berkenaan dengan potensi konflik kepentingan pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Baca lebih lajut »
Daftar Nama 16 Guru Besar & Pengajar Hukum yang Melaporkan Paman Gibran, Lihat Nomor 10JPNN.com : Berikut ini daftar nama guru besar dan pengajar hukum yang melaporkan Ketua MK Anwar Usman si paman Gibran.
Baca lebih lajut »
Visi Misi Ganjar-Mahfud: Hukum Sosial untuk Pelanggaran Hukum RinganPaslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan melalui keadilan restoratif atas pelanggaran hukum ringan.
Baca lebih lajut »