Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar menyatakan, kepercayaan publik ke KPK yang masih di bawah Kejagung dan Polri menunjukkan kegeraman masyarakat. - Halaman 1
Padahal sesungguhnya, kata Abdul Fickar, sejarah lahirnya KPK karena penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi sudah tidak optimal dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, diperlukan satu lembaga yang bisa bergerak lebih aktif dan lebih dari lembaga-lembaga yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Hal itu kemudian menjadi dasar lahirnya KPK. Dasar pembentukan KPK ini juga tercantum dalam konsideran pertimbangan sosiologisnya UU KPK.
"Tetapi terjadi korupsi juga di dalam tubuh KPK, meskipun kecil ini menurut saya lebih kepada orangnya, yaitu komisionernya, pengurusnya," tutur Abdul Fickar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fenomena No Viral No Justice, Pakar Hukum: Indikasi Pelayanan Polisi Belum OptimalTagar NoViralNoJustice sering digunakan untuk mengumpulkan dukungan dalam kasus-kasus yang kurang mendapat perhatian dari polisi atau penegak hukum. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum dan Parpol Beda Sikap Soal Pembatasan Jabatan Ketum ParpolSejumlah pimpinan parpol menolak wacana pembatasan masa jabatan ketua umum parpol. Sementara itu, beberapa pakar hukum tata negara mendukung pembatasan masa jabatan ketum parpol. Polhuk AdadiKompas Kompas58
Baca lebih lajut »
Gegara Pantun, Pakar Semiotika sebut Hasto Melangkahi MegawatiPakar Semiotika ITB, Acep Iwan Saidi mengatakan seloroh pantun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bagian Bacawapres Ganjar Pra
Baca lebih lajut »
KPK Disorot karena Pungli dan Ulah Pegawainya, Firli Janji Tindak TegasSebelumnya, Dewas mengungkap ada praktek pungli di rutan KPK yang dilakukan oleh pegawai KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Eks Penyidik yang Diduga Terlibat Transaksi Rp 300 Miliar Dipromosikan Jadi KapolresKPK: Mantan penyidiknya yang disebut Novel Baswedan memiliki transaksi mencurigakan hingga Rp 300 miliar, kini sudah jadi Kapolres.
Baca lebih lajut »
KPK: Tak Benar Eks Kasatgas Penyidik KPK Tri Suhartanto Miliki Rekening GendutKabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan tuduhan kepada mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK Tri Suhartanto soal miliki rekening gendut tidak benar.
Baca lebih lajut »