Pakar menilai KPK memberi tuntutan tergolong ringan kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster.
Jakarta - Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar menilai KPK tidak maksimal dalam menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster.
Edhy Prabowo pada Kamis ini akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya JPU KPK menuntut Edhy divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai 9.687.447.219 rupiah dan 77 ribu dolar AS subsider 2 tahun penjara.
Edhy yang didakwa menerima suap terkait pemberian izin budi daya dan ekspor benih benur lobsyer sebesar 77 ribu dolar AS dan 24,62 miliar rupiah, sehingga totalnya mencapai sekitar 25,75 miliar rupiah. Nominal tersebut berasal dari para pengusaha pengekspor BBL.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Perpanjang Penahanan Penyidik KPK Nonaktif AKP Robin Pattuju 30 HariTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Penyidik KPK nonaktif, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) selama 30 hari. Tim penyidik Komisi...
Baca lebih lajut »
Nama Azis Syamsuddin Muncul dalam Dakwaan, KPK Terus Cari BuktiKetua KPK Firli Bahuri menyebut penyidik masih terus mencari bukti dugaan peran Azis dalam kasus suap yang juga melibatkan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju itu.
Baca lebih lajut »
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Anggota DPRD Jabar |Republika Onlinepenambahan masa tahanan akan mulai hari ini.
Baca lebih lajut »
Rapat dengan Luhut dan Erick Thohir, Ketua KPK Ungkap Potensi Kecurangan Vaksin BerbayarKetua KPK Firli Bahuri menyampaikan potensi terjadinya kecurangan atau fraud terkait pelaksanaan vaksin berbayar.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Sebut Vaksin Berbayar Riskan KecuranganMeski berisiko adanya kecurangan, Lembaga Antikorupsi paham vaksinasi berbayar itu dilakukan untuk mendukung percepatan pengadaan kekebalan kelompok.
Baca lebih lajut »
KPK Ajukan Kasasi untuk NurhadiLembaga Antikorupsi tidak terima putusan banding yang diajukan sebelumnya menguatkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta untuk Nurhadi dan Rezky.
Baca lebih lajut »