Feri Amsari mengatakan di era Orde Baru PDIP dikerdilkan, sehingga janggal bila mereka ingin menghidupkan lagi GBHN.
TEMPO.CO, Jakarta-Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, heran dengan maksud Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 dan mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara . Feri menilai agenda tersebut berpotensi menjadi liar hingga mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara seperti di era sebelum Reformasi.
Meskipun gagasan itu tak tertuang dalam draf amandemen, dua politikus PDIP membenarkan partai banteng berkeinginan meniadakan pemilihan presiden secara langsung. Saat ini memang belum ada lobi politik untuk mengegolkan rencana tersebut. Menurut kedua narasumber, lobi masih di tahap awal untuk memastikan amandemen menjadi agenda MPR 2019-2024.Namun hal ini dibantah oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Ingin MPR Jadi Lembaga Tertinggi dan Hidupkan GBHNGBHN merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Baca lebih lajut »
PDIP Incar Menteri Sektor Hukum-Pedesaan, Golkar Serahkan ke JokowiGolkar tak mempermasalahkan keinginan PDIP mendapat kursi menteri di sektor hukum, pertanian hingga pedesaan. Golkar mengatakan keinginan boleh-boleh saja.
Baca lebih lajut »
PDIP Incar Menteri Hukum-Pedesaan, NasDem: Yang Menangkan Jokowi BanyakPosisi menteri di sektor hukum, pedesaan, hingga pertanian menjadi incaran PDIP. Apa kata NasDem yang juga menjadi salah satu pengusung Jokowi-Ma'ruf?
Baca lebih lajut »
PDIP Serukan Amandemen Terbatas UUD, Pakar: Langkah MundurAhli tata negara menganggap amandemen terbatas UUD 1945 merupakan langkah mundur.
Baca lebih lajut »
Politikus PKS: Indonesia Butuh Panduan Mirip GBHNPanduan dibutuhkan agar arah pembangunan nasional dapat berkelanjutan dan fokus.
Baca lebih lajut »