Pakar politik Surokim Abdussalam mengatakan, sebagai wakil rakyat, DPR semestinya mendengarkan suara rakyat terkait ambang batas pencalonan di Pilkada.
menyepakati sebagian pasal di RUU Pilkada dan mengubah putusan MK yang diketok pada Selasa, 20 Agustus 2024. Dalam putusannya, MK menurunkan prosentase syarat pencalonan pilkada oleh partai politik pengusung yang memperoleh kursi di DPR D provinsi maupun kabupaten/kota.Sehari setelah putusan MK, Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR menyepakati bahwa putusan MK hanya berlaku untuk partai politik nonparlemen di DPR D provinsi maupun kabupaten/kota.
Kalangan akademisi dan sebagian besar aktivis juga mengkritik keputusan legislator yang sejatinya menjadi mewakili rakyat itu. “DPR harus bisa mendengar dengan baik apa yang dirasakan publik. Kepekaan ini saya pikir penting agar DPR bisa mendapat tempat terhormat di mata publik,” kata Surokim kepadaSurokim menilai, kesepakatan yang diambil Baleg DPR RI terkait ambang batas pencalonan tersebut seperti aksi piting-memiting oleh aktor-aktor politik dengan menggunakan jurus saling mengunci.
Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, terutama terkait ambang batas partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah di pilkada sangat menguntungkan bagi PDIP juga Anies Honor of Kings sukses meraih 10 juta unduhan di hari pertama peluncurannya, menantang dominasi Mobile Legends di pasar game MOBA mobile.
Baleg Dpr Mahkamah Konstitusi Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, Loyalis Anies Bilang Pilkada Terburuk Sepanjang SejarahTopik tentang pilkada yang akan digelar serentak pada 2024 ini, menjadi topik yang paling ramai disantap oleh pembaca News VIVA. Baik tentang putusan MK, hingga soal KIM.
Baca lebih lajut »
DPR-Pemerintah 'Membangkang' jika Abaikan Putusan MK soal Pilkada, Menurut Pakar HukumPakar hukum tata negara menyatakan bahwa dua putusan terbaru MK terkait persyaratan pencalonan kepala daerah memberikan angin segar bagi demokrasi elektoral di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Pakar Minta Pemerintah-DPR Tak Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK, Bisa Dianggap Langgar KonstitusiDirektur PSHK UII meminta pemerintah dan DPR tidak bermanuver merevisi UU Pilkada 2016 usai terbitnya putusan MK terkait ambang batas pencalonan pilkada.
Baca lebih lajut »
Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU PilkadaBerita Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU Pilkada terbaru hari ini 2024-08-21 11:59:29 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Baleg DPR tepis RUU Pilkada untuk jegal parpol tertentu pada pilkadaWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui dalam ...
Baca lebih lajut »
Jawab Ungkapan Pesimis Elite Nasdem soal Pilkada Jakarta, Anies Bilang 'Mengalir Saja'Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menilai Pilkada DKI Jakarta masih sangat dinamis dan bahkan bisa jadi Nasdem urung mendaftarkan Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »