Untuk membiayai belanja di tahun pertama pemerintahan Prabowo, tambahan penerimaan dicari lewat sumber-sumber nonpajak.
Presiden Joko Widodo saat bertemu rival politiknya pada Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto , di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu .. Di saat penerimaan perpajakan akhir-akhir ini seret bahkan terkontraksi, pemasukan nonpajak pun diandalkan untuk menambal defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.
Langkah tersebut otomatis ikut menurunkan target defisit fiskal dari 2,45-2,82 persen dari PDB menjadi 2,29-2,82 persen dari PDB. Ini tentu hal yang bagus. Dengan defisit yang semakin rendah, pemerintah tidak perlu terlalu banyak menarik utang baru. Namun, pertanyaannya, bagaimana cara menaikkan penerimaan negara sesuai target yang baru itu?Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui, hal itu tidak mudah. Kinerja penerimaan perpajakan sedang lesu-lesunya.
Oleh karena itu, pemerintah pun mencari sumber-sumber penerimaan lain untuk mengerek target penerimaan dari awalnya 12,14 persen dari PDB menjadi 12,30 persen dari PDB. Salah satunya melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak sama-sama sepakat bahwa ada peluang yang bisa kita manfaatkan dari sisi kebijakan PNBP. Jadi, peningkatan target pendapatan kita menjadi 12,30 persen itu akan lebih banyak didukung oleh PNBP,” kata Febrio.
”Risiko pascapemilu ini meningkat. Kondisi pemerintah serba salah. Mau tidak mau, optimalisasi penerimaan di sisa akhir tahun ini akan mengedepankan intensifikasi pajak,” katanya, Jumat .
Penerimaan Negara Pnbp Makro Utama Defisit Fiskal Apbn Transisi Rapbn 2025
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gaji Karyawan Dipotong Tapera Buat Nombokin APBN? Ini Jawab KemenkeuPemerintah memastikan kebijakan Tapera tidak berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, seperti pajak.
Baca lebih lajut »
Karyawan Kerja di IKN Gaji Bebas Pajak Sampai 2035!Pemerintah memberikan fasilitas kepada pegawai swasta berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).
Baca lebih lajut »
Karyawan Kerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035!Pemerintah memberikan fasilitas kepada pegawai swasta berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).
Baca lebih lajut »
Dompet Negara Seret, Penerimaan Pajak Masih Terkontraksi sampai AprilSepanjang empat bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak terus menurun secara tahunan.
Baca lebih lajut »
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Hanya Bebaskan Pajak Satu Hunian di Bawah Rp 2 Miliar?Aturan baru Pajak Bumi dan Bangunan mempertimbangkan keadilan kepada wajib pajak dan tepat sasaran.
Baca lebih lajut »
DKI berikan insentif pajak PBB-P2 bagi wajib pajak di bawah Rp2 miliarPemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ...
Baca lebih lajut »