OECD diminta negara G20 melakukan kajian skema pemungutan pajak perusahaan digital
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan tengah menunggu hasil studi The Organisation for Economic Co-operation and Development untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital. OECD diminta negara-negara G20 untuk melakukan kajian skema pemungutan tersebut.
Menurutnya penerapan pajak untuk perusahaan digital masih menjadi perdebatan serta pembicaraan tingkat internasional. Sebab, model bisnis perusahaan digital dapat beroperasi lintas. Perdebatan lainnya terkait dengan Pajak Penghasilan yakni perusahaan digital yang bersangkutan dianggap telah mengambil keuntungan di negara-negara lain di luar yurisdiksi perpajakannya. Padahal, mereka telah melakukan kegiatan operasional di Indonesia, atau di negara lain di luar kantor pusatnya.
Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, pajak yang dikenakan terhadap barang pertambahan nilai barang dan jasa, dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak dengan mewajibkan mereka untuk memungut 10 persen pajak terhadap barang atau jasanya yang di beli konsumen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Bingung Pungut Pajak Perusahaan DigitalPemerintah mengakui bingung memungut pajak perusahaan digital. Persoalannya, sampai saat ini pemerintah belum menemukan skema yang tepat.
Baca lebih lajut »
Indonesia Mengejar Pajak Digital – Kompas.idDengan pengguna internet lebih dari 170 juta jiwa, Indonesia berharap tidak sekadar menjadi pasar perusahaan raksasa teknologi digital.
Baca lebih lajut »
Peneliti: Pemberlakuan pajak digital bakal pengaruhi unicorn IndonesiaPeneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom mengatakan pemberlakuan pajak digital dikhawatirkan bakal mempengaruhi kinerja unicorn (perusahaan ...
Baca lebih lajut »
Asosiasi fintech berharap penerapan pajak ekonomi digital transparanAsosiasi Fintech Indonesia (Aftech) berharap rencana pajak ekonomi digital yang akan diterapkan pemerintah dapat dibuat secara konsultatif dan ...
Baca lebih lajut »
Bamsoet: Pelayanan Pajak Harus Lebih Cepat dan MudahKetua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan sehingga para wajib pajak bisa mudah membayar pajak. DPRRI
Baca lebih lajut »
Diminta Bayar Pajak ke Pemprov Sumut, Inalum Sudah Temui GubernurSaat ditanya kapan akan dibayar, Budi hanya menyampaikan masalah ini akan beres. Dia tidak mengonfirmasi kapan pajak itu akan dibayar. Inalum via detikfinance
Baca lebih lajut »