Kebijakan opsen pajak daerah akan dijalankan secara nasional mulai 5 Januari 2025 berdasarkan amanat UU HKPD. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak dan retribusi.
Kebijakan opsen pajak daerah akan dijalankan secara nasional mulai 5 Januari 2025. Implementasi kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Semangat restrukturisasi pajak di daerah ini dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi pajak tersebut bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak. Di samping itu, restrukturisasi juga dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen (pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu) Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Untuk opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi
PAJAK KEUANGAN DAERAH OPSEN PEMERINTAH
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Opsen pajak 2025: apa itu opsen pajak, dan akankah membebani masyarakat?Penerapan skema pemungutan pajak baru untuk kendaraan bermotor atau disebut pajak opsen memicu polemik karena dianggap sebagai beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat. Seperti apa hitungan pajak opsen?
Baca lebih lajut »
Kebijakan Opsen Pajak Daerah Diterapkan Secara NasionalMulai 5 Januari 2025, kebijakan opsen pajak daerah akan diberlakukan secara nasional. Kebijakan ini berdasarkan UU HKPD dan bertujuan untuk meningkatkan kewenangan daerah dalam memungut pajak serta menyederhanakan sistem perpajakan.
Baca lebih lajut »
AISI: Opsen Pajak Kendaraan Bikin Harga Motor Naik Rp2 JutaKebijakan pungutan opsen pajak atau tambahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diprediksi membuat harga motor melambung naik.
Baca lebih lajut »
3 Jenis Pajak Kendaraan Bermotor yang Kena Opsen, Apa Saja?Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan pada jenis pajak daerah tertentu.
Baca lebih lajut »
Toyota Berupaya Tak Naikkan Harga Mobil di Tengah Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan dan PPN 12%Untuk mengantisipasi dampak dari penerapan Opsen dan kenaikan PPN, Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan sejumlah langkah. Salah satunya berupaya untuk tidak menaikkan harga mobil baru.
Baca lebih lajut »
Heboh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Begini Cara Cek Tarif PKB OnlineMulai tahun depan, masyarakat harus membayar opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Baca lebih lajut »