Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan normalisasi ekspor produk pertaniannya.
memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan normalisasi ekspor produk pertaniannya.
"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasiRusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa . Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.
“Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen PBB Sesalkan Keputusan Rusia untuk Mengakhiri Perjanjian Ekspor Biji-bijian Laut HitamRusia menyatakan akan segera kembali ke perjanjian tersebut jika bagian dari perjanjian yang berkaitan dengan Rusia terpenuhi.
Baca lebih lajut »
Rusia Tuding PBB Tutup Mata Atas Serangan Teror yang Dilakukan UkrainaKemlu Rusia mengklaim PBB menutup mata atas serangan teror yang dilakukan Kyiv Ukraina.
Baca lebih lajut »
Serangan atas Jembatan Rusia-Krimea Tewaskan 2 Warga Rusia, Putin Bersumpah Menuntut BalasPutin perintahkan peningkatan keamanan di Jembatan Kerch sepanjang 19 kilometer, mengulangi perintahnya pada Oktober 2022 saat jembatan itu diserang Ukraina.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Rusia Mencabut Kesepakatan Biji-bijian Laut HitamPerang Rusia vs Ukraina hari ini, ini alasan Rusia mencabut kesepakatan biji-bijian laut hitam.
Baca lebih lajut »
Rusia Bombardir Ibu Kota UkrainaPerang Rusia vs Ukraina hari ini, Rusia bombardir wilayah Kyiv Ibu Kota Ukraina.
Baca lebih lajut »
Perpres Gaji Petinggi Otoritas IKN dengan Tunjangan Kinerja Jumbo Diteken, Berikut Regulasi Ihwal TukinDalam Perpres yang disahkan pada 30 Januari 2023 tersebut turut tertera hal yang mengatur tentang rincian gaji, diantaranya tunjangan kinerja.
Baca lebih lajut »