Pemerintah mempersilahkan organisasi kemasyarakatan mengelola tambang
Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan mempunyai alasan tersendiri.
"Di saat Indonesia ini belum merdeka emang siapa yang memerdekakan bangsa ini, di saat agresi militer di tahun 1948 yang membuat fatwa jihad emang siapa? Emang konglomerat? Perusahaan? yang buat tokoh agama," ungkap Bahlil ditemui usai Konferensi Pers di Kantornya, Senin .Tak berhenti di situ, di saat Indonesia mengalami masa sulit karena musibah, menurut Bahlil, para tokoh keagamaan juga selalu sigap dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain itu, ia juga tidak sependapat apabila ormas keagamaan dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk diberikan mandat mengurus sektor tambang. Pasalnya para perusahaan yang memiliki IUP juga tidak sepenuhnya dikelola sendiri. Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan, IUP yang rencananya akan diberikan pada Ormas tersebut merupakan IUP yang sudah diperintahkan untuk dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo . Setidaknya, ada sebanyak 2.078 IUP yang diusulkan untuk dicabut.
Bahlil Lahadalia Ormas Pertambangan Izin Usaha Pertambangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Salah Paham Picu Bentrok Dua Ormas di Bandung, Seorang Warga TewasBentrokan dua ormas di Dago, Kota Bandung, menewaskan seorang anggota ormas.
Baca lebih lajut »
Buka Puasa Bersama Ormas, Menag Yaqut: Pemerintah Tidak akan Meninggalkan Ormas ApapunBerita Buka Puasa Bersama Ormas, Menag Yaqut: Pemerintah Tidak akan Meninggalkan Ormas Apapun terbaru hari ini 2024-04-05 10:17:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DPRD Kepri sarankan pusat beri izin daerah kelola sisa bijih bauksitKetua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin menyarankan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah guna ...
Baca lebih lajut »
AHY beri izin warga Ciawi kelola 250 hektare tanah hasil redistribusiMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan izin kepada warga Desa Cibedug, Ciawi, ...
Baca lebih lajut »
Regulasi Tata Kelola Lobster Dinilai Bisa Atasi Masalah PenyelundupanKeputusan pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola benih bening lobster (BBL) dinilai langkah tepat.
Baca lebih lajut »
Chat GPT Juga Bisa Bantu Kelola Keuangan, Mau Tau Caranya?Dikenal karena kemampuannya yang serbaguna, Chat GPT tidak hanya berguna untuk mencari informasi tetapi juga bisa digunakan sebagai alat yang kuat untuk mendukung kesuksesan financial anda
Baca lebih lajut »