Organisasi masyarakat sipil mengecam Pemerintah Kabupaten Kuningan yang melarang pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dinilai melanggar konstitusi dan tidak toleran.
KUNINGAN, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang melarang pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Larangan itu dinilai telah melanggar konstitusi dan tidak toleran. Kecaman itu, antara lain, disampaikan Setara Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Forum Masyarakat untuk Toleransi Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, dan Jaringan Kerja Antarumat Beragama atau Jakatarub.
Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, menyatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan ekspresi terbuka pelanggaran atas konstitusi negara. Halili juga menilai bahwa sikap pemerintah tersebut telah memicu tingginya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat, dengan jemaah Ahmadiyah sebagai korban terbesar sejak 2007 dengan 48 peristiwa. Pihaknya mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, untuk mengoreksi sikap Pemkab Kuningan terkait larangan tersebut
Organizasyonlar Pemerintah Kuningan Ahmadiyah Toleransi Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masyarakat Sipil Kecam Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di KuninganKeputusan Pemkab Kuningan, Jawa Barat, melarang Jalsah Salanah, pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dinilai melanggar konstitusi dan tidak toleran.
Baca lebih lajut »
Organizasyonlar Sivil Muhafazası, Kuningan Belediyesi'nin Ahmadiyah Topluluğu Toplantısını Yasaklamasına KritikBeş organizasyon, Kuningan Belediyesi'nin Ahmadiyah Topluluğu'nun yıllık toplantısını yasakladığını eleştirdi. Setara Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ve diğer gruplar, bu karara aleyhine kararlar verdi. Direktör Setara Institute, Halili Hasan, yasakın konstistüsyonu ihlal ettiğini belirtti.
Baca lebih lajut »
Penggagas Organisasi Budi Utomo Adalah: Sejarah dan Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional PertamaPelajari sejarah lengkap Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Simak peran dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai penggagas dan pendirinya.
Baca lebih lajut »
Istana Tegaskan Prabowo Tak Beri Arahan Soal Pilkada 2024 di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahBerita Istana Tegaskan Prabowo Tak Beri Arahan Soal Pilkada 2024 di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbaru hari ini 2024-11-07 14:58:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kota Cilegon Menyambut Penandatanganan PKS Dengan Pemerintah Provinsi BantenPemerintah Kota Cilegon menyambut penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten/kota se-Banten untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan sinergi daerah dalam sektor pendapatan.
Baca lebih lajut »
Ahmadiyah Indonesia Ziyaret Anonsu Yasak Doğrudan Konstitüsyona Karşı DeğerlendirmelerSeçmili toplum örgütleri, Kuningan İlçe Hükümetinin Ahmadiyah İttifakı yıllık toplantısına yasalara aykırı olarak yasakladığını eleştirdi. Setara Enstitüsü ve diğer örgütler, konut konutu yasalara aykırı olduğunu ve ekstrem olgunluk göstermediğini savundu. Bunun, birlikte yaşama ve ana yasalara karşı olduğunu belirttiler.
Baca lebih lajut »