Ombudsman telah menetapkan bahwa Bappebti telah melakukan tiga maladministrasi dalam perkara izin usaha bursa kripto terhadap PT Digital Future Exchange.
Ombudsman Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah melakukan tiga maladministrasi dalam perkara izin usaha bursa kripto terhadap PT Digital Future Exchange. Maladministrasi tersebut yaitu penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.
Kedua, bahwa dalam memenuhi persyaratan izin usaha bursa berjangka PT DFX telah menjalani semua rangkaian pemeriksaan dan telah memenuhi semua persyaratan dokumen sebagaimana ketentuan perundang-undangan perizinan izin usaha bursa berjangka.
Keempat, terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses permohonan izin usaha bursa berjangka PT DFX. Ombudsman melihat Bappebti tidak transparan dan akuntabel dalam melakukan fit and proper test jajaran direksi PT DFX serta tidak memberikan BAP pemeriksaan sarana dan prasarana fisik PT DFX secara lengkap.
Keenam, terkait kebutuhan ekosistem bursa kripto dan urgensi kehadiran bursa kripto untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Yeka mengatakan, pemerintah harus memilih untuk melarang kripto atau mengizinkan adanya bursa kripto sesuai dengan keperluannya. Apabila bursa kripto itu dilarang, maka jangan dibuatkan regulasi terkait kripto. Namun,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Punya Penerapan Pemerintahan Digital Terbaik, Kemenkumham Raih Digital Government AwardKemenkumham meraih penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sstem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2021-2022.
Baca lebih lajut »
Kasus Polisi Peras Polisi: Bripka Madih Lapor ke Ombudsman Soal Dugaan MaladministrasiKasus polisi peras polisi kini berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI. Bripka Madih melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro.
Baca lebih lajut »
Ombudsman: Kebijakan Sekolah Jam 05.30 di NTT Ditertawakan Seluruh DuniaKepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton menyebut kebijakan sekolah pukul 05.30 Wita untuk siswa SMA/SMK negeri di NTT ditertawakan seluruh dunia. via: detikbali_
Baca lebih lajut »
Wali Murid Keluhkan Sekolah Jam 05.30, Ombudsman Mengadu ke Komnas HAMKepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton mengadukan keluhan para wali murid kepada Komnas HAM terkait kebijakan sekolah pukul 05.30 Wita. via: detikbali_
Baca lebih lajut »
Penguatan Literasi Digital untuk Disabilitas Disuarakan di WSIS Forum 2023Penguatan literasi digital untuk disabilitas disuarakan di WSIS Forum 2023 yang diselenggarakan Kemenkominfo di Jenewa
Baca lebih lajut »
Transformasi Digital BRI Berbuah Manis, 98,41% Nasabah BRI Gunakan Platform BRIMoPola transaksi masyarakat yang beralih dari transaksi konvesional ke platform digital direspon oleh industri keuangan dengan beragam produk dan layanan keuangan digital. Tak terkecuali dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI yang berhasil menjawab kebutuhan dan berubahnya pola transaksi masyarakat secara digital yang melonjak sejak terjadinya pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir.
Baca lebih lajut »