Tapera disorot Ombudsman terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat ketika dikelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil . Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, mengatakan lembaganya menerima sejumlah aduan, dari maladministrasi hingga persoalan penanganan klaim manfaat atau hasil tabungan. ”Contohnya, kebanyakan peserta yang sudah pensiun ingin mengambil tabungan, tapi dipersulit,” kata dia kepada Tempo.
Alamsyah mengatakan persoalan itu harus menjadi perhatian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang akan mengintegrasikan seluruh peserta eks Bapertarum-PNS. Apalagi, kata dia, peserta program ini akan ditambah karyawan swasta. ”Kami minta BP Tapera membereskan kewajiban Bapertarum-PNS di masa lalu,” ujar dia.
Ombudsman juga menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. Alamsyah merujuk pada beberapa kasus pengelolaan investasi dana publik, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia , beberapa waktu lalu. “Investasinya ke mana saja harus dibuka, apalagi Tapera memupuk dana melalui manajer investasi,” katanya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso juga mengingatkan BP Tapera agar menerapkan kaidah good governance atau tata kelola yang baik. “Prinsipnya sama dengan lembaga keuangan lainnya,” ucap Wimboh. Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro, memastikan pengelolaan dana program Tapera akan dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel. Simpanan dana peserta akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia , bank kustodian, serta manajer investasi yang berpengalaman dan berintegritas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Soroti DKI-Pusat Tak Sinkron soal PSBB dan New NormalDPR menilai ada ketidaksinkronan antara keinginan pemerintah pusat menerapkan new normal dengan Pemprov DKI Jakarta melanjutkan PSBB.
Baca lebih lajut »
ICW Soroti Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Darurat Covid-19ICW menyoroti dugaan korupsi pengadaan alkes karena alat tes Covid-19 mempunyai tingkat akurasi rendah, sementara terjadi pemahalan harga.
Baca lebih lajut »
KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI Jakarta |Republika OnlinePemprov DKI terkendala beberapa persoalan soal pendapatan daerah.
Baca lebih lajut »
KPK Soroti Kinerja Anies BaswedanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menyorot kinerja Pemprov DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan. KPK
Baca lebih lajut »
DPRD Soroti Pemkab Semarang tak Serap Puluhan Ribu Bansos |Republika OnlineDPRD menilai Pemkab Semarang tak siap serap 48.335 bansos dari Pemprov Jateng
Baca lebih lajut »