Di dalam Peraturan Menteri BUMN sudah tegas mengatur larangan pengurus parpol menduduki posisi komisaris BUMN.
Pasalnya, praktik tersebut masih berlangsung pasca Presiden Joko Widodo kembali terpilih pada periode kedua.
Ia pun menyoroti keberadaan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/2015 yang mengatur persyaratan formil, materiil, dan lainnya di dalam pengangkatan komisaris. " ada sanggahan-sanggahan awalnya, tapi tampaknya sudah tidak bisa disanggah lagi karena berbenturan dengan peraturan menteri BUMN sendiri," kata dia.
"Ini menurut kami kebusukan-kebusukan dari akibat semakin longgarnya atau semakin besarnya ruang untuk mengabaikan etika yang kita berikan di dalam tata kelola BUMN ini," imbuh dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ombudsman RI Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Rangkap JabatanSelain itu, terdapat 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN.
Baca lebih lajut »
Ketahuan! 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Diungkap OmbudsmanKetahuan deh! Ombudsman menemukan, ada indikasi sebanyak 397 komisaris rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak usaha. BUMN via detikfinance
Baca lebih lajut »
Ombudsman: 397 Komisaris di BUMN Rangkap JabatanSelain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Nilai Anggota TNI/Polri Aktif Dilarang Jadi Komisaris BUMNMenurut dia, langkah tersebut menabrak aturan yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Ungkap 397 Komisaris BUMN Rangkap JabatanOmbudsman RI memastikan kasus rangkap jabatan di BUMN akan dikonfirmasi ke Kementerian BUMN karena berpotensi merugikan negara.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Soroti 8 Hal Terkait Pemilihan Direksi dan Komisaris di BUMNOmbudsman RI menyoroti soal proses pemilihan jajaran direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca lebih lajut »