Ombudsman meminta pemerintah menutup pintu masuk internasional selama PPKM darurat berlangsung.
OMBUDSMAN menilai pemerintah masih belum konsisten dalam menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Hal itu karena pintu masuk internasional masih dibuka pemerintah.
"Kita melihat kapasitas pemerintah masih belum memadai jika dibandingkan negara lain yang membuka pintu internasional," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng melalui keterangan tertulis, Kamis .Baca juga: Tanpa Pengawasan, Perpanjangan PPKM Darurat akan Rugikan Rakyat Meski pembukaan pintu internasional diatur dalam Surat Edaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara, Ombudsman menilai hal itu tidak diperlukan saat ini.
"Indonesia, saat ini, masih dalam situasi yang sangat serius dalam menghadapi penyebaran covid-19 di dalam negeri," ujar Robert."Jadi, penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan," tutur Robert.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cegah Pelanggaran PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Beri Bansos hingga InsentifAnggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memberikan Bansos hingga insentif kepada publik dan juga instansi di tengah pelaksanaan kebijakan...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Targetkan PPKM Darurat Bisa Tekan Kasus Covid-19 hingga 10 Ribu Per HariUntuk mencapai target penurunan laju penularan Covid-19, PPKM Darurat haru bisa menekan mobilitas masyarakat hingga 50 persen.
Baca lebih lajut »
Pemerintah diminta menambah dana Bansos tunai selama PPKM DaruratCELIOS (Center of Economic and Law Studies) menyarankan pemerintah menambah nominal Bantuan Sosial (bansos) tunai untuk mengantisipasi tekanan ekonomi ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah cegah PHK dan selamatkan perusahaan akibat PPKM DaruratPemerintah akan terus menyusun langkah-langkah untuk mencegah adanya PHK terhadap karyawan serta berupaya menyelamatkan perusahaan akibat PPKM Darurat di Jawa-Bali.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR minta Pemerintah evaluasi sebelum perpanjangan PPKM DaruratKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan ...
Baca lebih lajut »
Banggar DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran Operasional Penegakkan PPKM DaruratKetua Banggar DPR, MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat gabungan TNI-Polri yang bertugas...
Baca lebih lajut »