Ombudsman Republik Indonesia mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Maluku Utara. Meskipun Maluku Utara diakui sebagai provinsi paling bahagia, terdapat kesenjangan antara kebahagiaan masyarakat dan kualitas layanan publik. Ombudsman menekankan pentingnya kepatuhan substantif dalam penyelenggaraan layanan publik dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai standar kualitas yang memadai.
Selasa, 17 Desember 2024 22:10 WIBJakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia menyerukan kepatuhan penyedia layanan publik di Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Ternate, Maluku Utara, Senin (16/12), anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, meskipun memiliki predikat sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia. 'Penilaian ini menyoroti adanya kesenjangan antara tingkat kebahagiaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik yang diterima,' ucap Hery yang hadir secara daring, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Dengan demikian, kata dia, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun provinsi Maluku Utara memiliki potensi besar, terutama dalam hal sumber daya alam dan sistem pelayanan publiknya masih perlu perbaikan signifikan. Untuk itu, Hery menegaskan keterlibatan Ombudsman sangat penting untuk memonitor dan memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik di Maluku Utara benar-benar memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat.Ia menjelaskan kegiatan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor, dan Kantor Pertanahan Se-Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari agenda yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas layanan publik semakin meningkat. 'Kepatuhan substantif menjadi fokus utama dalam evaluasi ini, lebih dari sekadar atribut fisik pelayanan yang mudah terlihat,' tuturnya. Menurut ia, berbagai penekanan itu dimaksudkan agar lembaga pelayanan publik tidak hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga melaksanakan rekomendasi Ombudsman dengan serius. Ia mengungkapkan salah satu kriteria utama dalam penilaian, yakni implementasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Ombudsma
OMBUDSMAN MALUKUUTARA LAYANAN PUBLIK KEBAHAGIAN KEPATUHAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ternyata Mirip! Perahu Tradisional Maluku, Maluku Utara, dan Papua Ungkap Fakta Sejarah Tak TerdugaMembandingkan desain perahu tradisional antara masyarakat Maluku, Maluku Utara, dan Papua
Baca lebih lajut »
Sherly Tjoanda Minta Dukungan Menhut Jaga Kelestarian Alam di Maluku UtaraCalon Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bertemu Menhut Raja Juli Antoni untuk minta dukungan kelestarian alam di Maluku Utara.
Baca lebih lajut »
Polda Maluku dan BNNP Maluku Tetap Perkuat Kolaborasi dalam Pemberantasan NarkobaKolaborasi antara Polda Maluku dan BNNP Maluku menjadi kunci untuk memutus rantai peredaran narkoba di daerah ini. Kapolda Maluku Irjen Polisi Eddy Sumitro Tambunan dan Kepala BNNP Maluku Brigjen Polisi Deni Dharmapala menegaskan pentingnya sinergi kedua lembaga dalam penanganan narkoba. Kedatangan Kepala BNNP Maluku bertujuan untuk terus membangun hubungan baik dan meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
Baca lebih lajut »
3 Paslon Kada Gugat Hasil Pilgub Maluku Utara ke MKJPNN.com : Sebanyak tiga pasangan calon kepala daerah menggugat hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Dugaan Kasus Suap Eks Gubernur Maluku UtaraTernate, tvOnenews.com - Terdakwa mantan Ketua Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif dalam Kasus suap Abdul Ghani Kasuba dituntut 4 tahun penjara menyampaikan nota pembelaan. Penasehat terdakwa menegaskan bahwa fakta persidangan terdakwa Muhaimin Syarif tidak terbukti bersalah.
Baca lebih lajut »
Gempa M 5,3 Guncang Halmahera Maluku Utara, Tidak Berpotensi TsunamiDengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa Halmahera ini merupakan jenis gempa bumi dangkal.
Baca lebih lajut »