Ombudsman mengingatkan adanya aturan hukum mengenai fungsi jalan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan atutan-aturan itu.
Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI untuk tidak mengistimewakan pedagang kaki lima hingga mengakomodasinya di atas trotoar.
Ketiga wilayah tersebut adalah Senen Cikini, dan Agus Salim. Dari lebar trotar 8 meter nantinya bakal dibagi 2,5 meter untuk PKL. Sementara Kadis UMKM DKI DKI Adi Ariantara menyatakan hingga kini pihaknya masih mengkaji desain PKL di trotoar. Negara bahkan memberi penghormatan kepada pejalan kaki dengan mencantumkan ancaman pidana dalam Pasal 274 ayat dan Pasal 275 ayat UU Lalu Lintas kepada siapapun yang merusak atau menggangu fungsi jalan termasuk fasilitas pendukung penyelanggaran lalu lintas.
Pemprov DKI, kata Teguh, sebaiknya mengoptimalkan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta yang mewajibkan pengusaha pasar swasta untuk menyediakan lahan bagi PKL antara 10-20 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wacana DPRD DKI Minta Pajak Hiburan Dinaikkan 40 Persen...Saat ini pajak hiburan berada di presentase 25 persen yang harus dibayarkan oleh pengusaha.
Baca lebih lajut »
Katulampa Siaga 3, BPBD DKI minta personel wilayah waspadaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta petugas di wilayah setempat bersiaga menghadapi potensi genangan air, menyusul cuaca hujan di ...
Baca lebih lajut »
Katulampa Siaga 3, BPBD DKI Minta Personel WaspadaBPBD DKI meminta personel di wilayah waspada menyusul hujan deras di wilayah Bogor.
Baca lebih lajut »
Katulampa Siaga 3, BPBD DKI Minta Camat dan Lurah di Daerah Rawan Banjir WaspadaBPBD Jakarta juga menyatakan situasi Bendung Katulampa, Bogor, berstatus siaga 3 sejak pukul 18.30 WIB.\n\n
Baca lebih lajut »
Katulampa Siaga 3, BPBD Minta Lurah dan Camat di DKI WaspadaBPBD DKI Jakarta meminta seluruh lurah dan camat di DKI Jakarta untuk waspada terkait kenaikan tinggi muka air Bendung Katulampa...
Baca lebih lajut »
Ombudsman Jakarta Minta Tambang Ilegal di Kota Depok DihentikanSalah satu hal yang harus dilakukan terkait adanya tambang ilegal adalah penegakan hukum.
Baca lebih lajut »