Ombudsman menyatakan ada tujuh Peraturan Menteri Perdagangan, dua Keputusan Menteri Perdagangan, dan satu Keputusan Direktur Jenderal dalam menangani komoditas minyak goreng.
Ombudsman RI menyatakan kebijakan Kementerian Perdagangan terkait minyak goreng justru merugikan pelaku usaha dan rakyat.
Menurut dia, banyaknya jumlah peraturan menteri yang diterbitkan dalam kurun yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng tersebut. “Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan penyusunan peraturan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundangundangan dengan menerapkan asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas keterbukaan, dan asas keadilan,” ujar Yeka dalam keterangan pers virtual, Selasa .Pasalnya, Kebijakan DMO yang berlaku saat ini berdampak terhadap terhambatnya proses penerbitan persetujuan ekspor bagi pelaku usaha.
Merespons temuan Ombudsman, praktisi hukum Hotman Sitorus berpendapat bahwa deretan kebijakan Kemendag termasuk kewajiban DMO 20% berdampak tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ombudsman: Kebijakan Soal Minyak Goreng Rugikan Pengusaha dan RakyatOmbusdman RI mengatakan kebijakan pemerintah soal minyak goreng telah merugikan pengusaha dan rakyat.
Baca lebih lajut »
Lockdown China dan Kebijakan Moneter AS-Eropa Bikin Harga Minyak Dunia TurunHarga minyak WTI dan Brent turun masing-masing jadi 86 dollar AS serta 92 dollar AS per barrel pada awal perdagangan Asia, Senin (12/9/2022).
Baca lebih lajut »
Curi Perhatian, Sosok Habib Bahar Palsu Ikut Aksi Unjuk Rasa 1209Aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bertajuk 1209 yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pembela Rakyat...
Baca lebih lajut »