Ombudsman RI menilai regulasi Tapera tidak dimitigasi dengan baik.
Anggota Komite Tapera ketika memberikan keterangan pers, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat , di Jakarta.Rakyat atau Tapera dinilai masih butuh tahapan panjang dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sementara itu, Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan regulasi jika dihendaki oleh DPR dan pemerintah.
”Kalau memang pihak pengusaha keberatan, saya yakin pemerintah akan mendengarkan itu. Seyogianya, iuran Tapera itu tidak melibatkan pengusaha, tetapi sebagai kesadaran dari pekerja untuk masuk dalam kepesertaan Tapera,” kata Yeka.Poster yang dibawa massa dari berbagai elemen serikat buruh saat melakukan demonstrasi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis .
Potongan ini bersifat wajib bagi pekerja dengan penghasilan sedikitnya senilai upah minimum. Tata kelolanya dilakukan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat .Samina menjemur kasur di perumahan subsidi di Desa Cibunar, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin . Perumahan dengan skema KPR bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan.
”Kami juga memiliki pekerjaan rumah masih cukup banyak. Konsep keadilan dan pemanfaatan harus bisa dirasakan seluruh segmen peserta, bukan saja segmen masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan KPR, tetapi juga penabung mulia,” ujarnya.Para pekerja berjalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada jam pulang kerja, Rabu . Rencana program Tabungan Perumahan Rakyat kian menjadi perbincangan masyarakat.
”Ada capaian-capaian yang kami tuju sebelum mendapatkan kepercayaan publik untuk memungut iuran Tapera. Ini pasti akan bertahap, bertumbuh, dan tidak mungkin semua serentak tiba-tiba dipungut harus menyimpan, harus menabung. Instrumen untuk pemotongan serempak, kan, juga pasti susah,” lanjut Heru.
Peningkatan tata kelola bisnis model Tapera meliputi tiga aspek. Pertama, aspek pengerahan dana. Ini ditempuh dengan otomasi berbasis sistem sehingga masyarakat atau peserta Tapera bisa memantau langsung nilai simpanan dan hasil pemupukan
Bp Tapera Sektor Riil Ombudsman Republik Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Menilai Iuran Tapera Hanya Cocok Bagi ASN, Kalau Karyawan dan Freelance MemberatkanPengamat kebijakan publik Universitas Trisakti mengatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat hanya cocok bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Baca lebih lajut »
Banyak Pekerja Punya 'Trust Issue' Sama Tapera, BP Tapera Gandeng OmbudsmanKebijakan Tapera banyak ditentang masyarakat. Ombudsman melakukan langkah mitigasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan dana aman.
Baca lebih lajut »
Heboh Tapera Potong Gaji Pekerja, Ombudsman Datangi Kantor BP TaperaOmbusman mendatangani Kantor BP Tapera untuk meminta keterangan terkait heboh persoalan iuran Tapera yang banyak dikritik masyarakat.
Baca lebih lajut »
Kelakar Ombudsman Soal Iuran Tapera: Kalau Bisa Anak Kecil Ikut Didaftarkan Jadi PesertaIuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Baca lebih lajut »
Kadin Indonesia Anggap Tapera Punya Tujuan Baik, Tapi Tidak Semua Perusahaan Sehat: Jangan Memberatkan PengusahaBerita Kadin Indonesia Anggap Tapera Punya Tujuan Baik, Tapi Tidak Semua Perusahaan Sehat: Jangan Memberatkan Pengusaha terbaru hari ini 2024-05-29 18:54:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Tolak Kebijakan Tapera, Buruh di Bandung Barat: Sangat Memberatkan BuruhBuruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pun menolak iuran Tapera karena makin memberatkan buruh.
Baca lebih lajut »