Aturan OJK memitigasi risiko tindak pidana pencucian uang yang menjadi ancaman serius
Dia menjelaskan, POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK telah selaras dengan prinsip internasional. Beberapa diantaranya Financial Action Task Force on Money Laundering , peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta perkembangan inovasi dan teknologi yang harus diikuti penjagaan aspek keamanan dan kerahasiaan.
“POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK merupakan bukti komitmen OJK dalam mendukung tujuan Negara Republik Indonesia menjadi anggota penuh FATF di mana sektor jasa keuangan memiliki ukuran dan materialitas signifikan,” jelas Mahendra. Substansi pengaturan POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK antara lain penambahan penyedia jasa keuangan yang wajib menerapkan program APUPPT dan PPPSPM.
Kewajiban PJK memastikan profesi penunjang yang digunakan jasanya telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK . Kewajiban pwnyusunan dan penyampaian individual rusk assesment olek PJK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK menerbitkan aturan baru program anti pencucian uangOJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah di sektor jasa keuangan (SJK).
Baca lebih lajut »
Keseruan Alan Walker di Indonesia, Dari Formula E ke Rumah Raffi AhmadDJ sekaligus produser asal Norwegia, Alan Walker menjalani serangkaian kegiatan di Indonesia baru-baru ini.
Baca lebih lajut »
Buku |em|Beyond the Story: 10-Year Record of BTS|/em| Bakal Dirilis 9 Juli |Republika OnlineBTS terbitkan buku kisah kariernya untuk peringati ulang tahun ke-10.
Baca lebih lajut »
Puluhan Destinasi Wisata Baru Tumbuh di Perhutanan Sosial Sumbar |Republika OnlineDestinasi wisata baru ini mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pemerintah akan Terbitkan Perpres yang Permudah Izin Rumah IbadahPemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerukunan Umat Beragama yang didalamnya akan mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Perpres tersebut diharapkan dapat diterbitkan pada tahun ini.
Baca lebih lajut »
OJK: Permasalahan Kresna Life Semakin BerlarutOJK menyatakan, terjadi kesalahan pengelolaan perusahaan di dalam Kresna Life.
Baca lebih lajut »