Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan satu-satunya pertimbangan perbankan dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Otoritas Jasa Keuangan kembali memberikan penjelasan bahwa indikator skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan bukan satu-satunya pertimbangan perbankan memberikan kredit pemilikan rumah . Ini khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah .
Dalam keterangannya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan apabila masyarakat memiliki permasalahan terkait hal tersebut bisa melaporkan aduan melalui kontak 157. "SLIK dalam proses pemberian kredit dan pembiayaan perumahan sebagai salah satu informasi yang digunakan untuk analisis kelayakan calon debitur dan bukan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit pembiayaan," kata Mahendra dalam konferensi pes Komite Stabilitas Sistem Keuangan , Jumat .
Mahendra juga mengatakan, OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung sektor perumahan dengan melonggarkan penilaian kualitas kredit KPR. Lazimnya kualitas kredit dinilai berdasarkan tiga pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. KPR di sisi lain, dapat dinilai berdasarkan kemampuan membayar atau hanya satu pilar.
Selain itu KPR juga dikenakan bobot risiko rendah dan ditetapkan dengan melihat kasus per kasus dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko ."Serta mencabut larangan kredit pengadaan atau pengolahan tanah sejak Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan pada pengembang perumahan," tambah Mahendra.
KPR OJK SLIK Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kebijakan Perumahan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Memutihkan Nama di BI Checking (SLIK OJK) Agar Dapat Pengajuan KPRMetode Kredit Pemilikan Rumah (KPR) banyak digunakan masyarakat yang ingin membeli rumah. Sebelum mengajukan KPR, penting memeriksa skor kredit terlebih dahulu di BI Checking atau kini disebut Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. SLIK OJK termasuk bahan pertimbangan disetujuinya pengajuan KPR. Jika skor kredit jelek, pengajuan KPR ke bank besar kemungkinan ditolak. Ada cara membersihkan skor kredit yang jelek di SLIK OJK. Cara memutihkannya di SLIK OJK pada dasarnya dilakukan dengan melunasi seluruh utang, pinjaman, dan tunggakan kredit yang tercatat. Setelahnya, bank akan memperbarui data kredit di sistem OJK dan skor kredit bakal bersih kembali.
Baca lebih lajut »
OJK Pasang Badan Kalau KPR MBR Ditolak Cuma Gara-Gara SLIKOJK menilai bahwa skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan satu-satunya pertimbangan perbankan memberikan kredit pemilikan rumah (KPR).
Baca lebih lajut »
Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Peran dan Fungsi dalam Sektor Keuangan IndonesiaArtikel ini membahas secara komprehensif tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Di bahas sejarah pembentukannya, tugas dan fungsinya serta wewenangnya dalam mengawasi industri keuangan.
Baca lebih lajut »
OJK Keluarkan Aturan Pemeringkat Kredit AlternatifOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Pemeringkat Kredit Alternatif
Baca lebih lajut »
Masyarakat Boleh Ajukan KPR meski Skor SLIK JelekOJK menegaskan meski masyarakat memiliki skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK jelek tetap diperbolehkan mengambil KPR
Baca lebih lajut »
OJK Terima Daftar Koperasi Sektor Jasa Keuangan dari KemenkopOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) sesuai dengan UU P2SK. OJK akan memproses daftar tersebut mulai dari perizinan hingga pengawasan dan pengembangan koperasi. OJK juga menawarkan kerja sama pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi di Indonesia. Kemenkop berkewajiban untuk membina koperasi yang bergerak pada jasa keuangan dan melakukan sosialisasi terkait pengawasan usaha yang melibatkan OJK.
Baca lebih lajut »