OJK menyatakan, penerapan tata Kelola bagi BPR dan BPRS penting dilakukan untuk hadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang makin kompleks.
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah .
'Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,' ujar Dian seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa .
Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan atau penguatan struktur dan proses tata kelola yang meliputi aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, manajemen risiko dan anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
OJK meyakini rangkaian kebijakan dan ketentuan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah ini dapat menjadikan industri BPR dan BPR Syariah lebih berdaya saing dan semakin berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT, Mudahkan BPR dan BPRS Ajukan IzinSebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan meresmikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi .
SPRINT juga akan melayani proses perizinan kepengurusan pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Pegadaian, dan Fintech P2P Lending yang akan go live pada triwulan IV 2024.
BPR BPRS Tata Kelola BPR BPR Syariah Tata Kelola
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT, Mudahkan BPR dan BPRS Ajukan IzinSPRINT juga akan melayani proses perizinan kepengurusan pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Pegadaian, dan Fintech P2P Lending yang akan go live pada triwulan IV 2024.
Baca lebih lajut »
Urus Izin BPR & BPRS Jadi Gampang, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINTAplikasi SPTING merupakan upaya meningkatkan layanan perizinan secara elektronik kepada industri agar lebih efektif dan efisien.
Baca lebih lajut »
OJK Luncurkan Layanan Perizinan BPR dan BPRS Lewat SPRINTOtoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).
Baca lebih lajut »
OJK Bali sebut BPR kerja sama ITSK dapat tingkatkan kualitas layananKepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menyebut semakin banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bekerja sama dengan ...
Baca lebih lajut »
OJK meningkatkan kompetensi SDM BPR/S di Sumsel BabelOtoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (OJK Sumsel Babel) bersama Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat ...
Baca lebih lajut »
OJK minta bank lakukan tata kelola dan manajemen risiko TI termasuk AIOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bank harus melakukan tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (TI) termasuk dalam ...
Baca lebih lajut »