Setelah proses sosialisasi dan koordinasi yang intensif, OJK akan resmi mengambil alih kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti. Transisi ini merupakan bagian dari UU P2SK yang bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan.
Karena OJK memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam mengawasi sektor keuangan, ujar Robby dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember 2024.Seperti diketahui, peralihan kewenangan adalah amanat Undang Undang Nomor 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Proses peralihan secara keseluruhan dilaksanakan maksimal dua tahun terhitung dari 12 Januari 2023, yakni sebelum 12 Januari 2025.Dia menjelaskan, pihaknya siap menyambut peralihan tersebut.
Kata dia, selama ini OJK aktif mengundang Aspakrindo dan pihak terkait, untuk berdiskusi mempersiapkan transisi kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto. OJK, lanjutnya, secara aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan perdagangan aset kripto selama masa peralihan. “Mulai dari penyelenggaraan diskusi, forum, permintaan masukan, sampai keterlibatan industri di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan OJK,” kata ketua Aspakrindo. Robby menerangkan, pada 19 Desember 2024 lalu OJK sudah mensosialisasikan peraturan OJK nomor 27 tahun 2024, terkait Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto. “Sosialisasi ini mencakup poin-poin penting seperti peran OJK, ketentuan teknis perdagangan aset kripto, serta perlindungan konsumen. OJK juga membuka ruang konsultasi lebih lanjut bagi pelaku industri untuk memastikan transisi berjalan lancar. Sesuai instruksi OJK, sebelum tanggal peralihan seluruh aturan, mekanisme dan kepatuhan masih menjadi wewenang penuh Bappebti,” terangnya. Menurutnya, pelaku industri siap untuk melakukan penyesuaian sistem operasional, termasuk integrasi laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan OJK. Dia juga menjamin transisi tersebut tidak mengganggu aktivitas perdagangan. Robby mengaku pihaknya terus mensosialisasikan kepada anggota Aspakrindo dan pihak terkait tentang rencana pengalihan kewenangan. Tapi dia tetap mengimbau semua pihak untuk aktif mencari tahu perkembangan peralihan tersebu
OJK Bappebti Aset Kripto Pengawasan Peralihan Kewenangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Lantik Jajaran Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kepala OJK DaerahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melantik pimpinan baru Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kepala OJK Daerah.
Baca lebih lajut »
IFSoc Tekankan Pentingnya Penegasan Posisi SRO Setelah Peralihan Kewenangan Aset Kripto ke OJKIndonesia Fintech Society (IFSoc) menekankan pentingnya harmonisasi pengaturan aset kripto setelah peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK. IFSoc berharap adanya penegasan posisi SRO (Self Regulatory Organizations) dalam ekosistem aset kripto agar terjadi kerjasama yang baik antara regulator makroprudensial (OJK) dan regulator mikroteknikal (SRO).
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Pengalihan Kewenangan Aset Kripto ke OJKProses peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK akan dimulai dua tahun setelah 12 Januari 2023. Namun, anggota DPR RI Putri Komarudin mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengalihan tersebut.
Baca lebih lajut »
OJK lantik pimpinan baru satuan kerja dan kepala OJK daerahOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan pembangunan nasional melalui penguatan organisasi OJK dengan melantik pimpinan baru ...
Baca lebih lajut »
GORO Resmi Bergabung Sebagai Peserta Sandbox OJKGORO mengumumkan partisipasinya sebagai peserta dengan model bisnis tokenisasi aset riil berbasis properti pertama dalam fasilitas Sandbox yang diselenggarakan danatau difasilitasi OJK
Baca lebih lajut »
Daftar Lengkap 98 Pinjol Resmi yang Terdaftar di OJKSangat penting untuk hanya memilih pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.
Baca lebih lajut »