Miliki Wewenang Dalam PEN, OJK Perlu Jaga Objektifitas dan Profesionalitas
Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberi penilaian sehat-tidaknya sebuah perbankan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional . Dalam menjalankan kewenangannya, OJK menjalankan Peraturan OJK Nomor 8/POJK.
“Apakah pendekatan ini masih relevan? Dan di mana tingkat relevansinya? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pelaporan, perlakuans atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Begitu juga dengan dampaknya terhadap penyesuaian implementasi beberapa ketentuan perbankan selama periode relaksasi dan dampaknya terhadap penundaan implementasi Basell III Reform,” kata Anis melalui pernyataan pers tertulis kepada Parlementaria, Kamis .
Tidak dapat dipungkiri, semua aspek ini sangat bernilai subjektif. "Kita ingin tahu, bagaimana dan apa usaha OJK untuk mempertahankan objektifitas penilaian ini, sehingga informasi yang diberikan kepada Menteri Keuangan adalah informasi yang objektif dan akurat," ujar legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkeu: Ketepatan Penyaluran Subsidi Bunga UMKM Tergantung Data OJKKetepatan sasaran penyaluran subsidi bunga UMKM bergantung pada data yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pemerintah
Baca lebih lajut »
Peresmian Gedung Baru OJK Solo |Republika OnlineRancangan Gedung baru ini menjadi standar gedung OJK di daerah.
Baca lebih lajut »
Selamatkan Bank Banten, OJK Minta Pemprov Banten Suntik Modal Rp 1,9 TOJK meminta Pemprov Banten untuk mengonversi kas daerah sebesar Rp 1,9 triliun menjadi modal untuk menyehatkan Bank Banten.
Baca lebih lajut »
OJK Catat 10.188 Debitur di NTT Terima Keringanan Kredit |Republika OnlineDebitur NTT yang menerima keringanan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan
Baca lebih lajut »
AS 'tidak perlu lockdown' saat kasus Covid-19 tembus 23.000 dalam satu hariPakar pandemi AS, Dr Anthony Fauci, mengatakan kebijakan karantina wilayah secara luas atau 'lockdown'di AS tidak lagi diperlukan, walau tingkat penularan virus di negara terbilang tinggi—menembus 23.000 kasus dalam sehari.
Baca lebih lajut »
Mendagri: Pilkada Asimetris Perlu DipertimbangkanTito menjelaskan, penentuan daerah yang melakukan pilkada langsung atau tidak langsung bisa dilihat dari IPM setiap daerah.
Baca lebih lajut »