Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mendukung implementasi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun ...
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae dalam FGD tentang HAKI sebagai agunan, Selasa . ANTARA/Sanya DindaJakarta - Otoritas Jasa Keuangan ikut mendukung implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengenai penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai agunan penyaluran kredit.
Dian menjelaskan bahwa di Indonesia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Dalam hal ini, agunan merupakan 1 dari 5 faktor yang perlu dipertimbangkan, karena agunan yang diterima merupakan keputusan masing-masing bank berdasarkan penilaian terhadap calon debitur.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Target Selesaikan 34 POJK Turunan UU PPSK pada Tahun IniOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 34 Peraturan OJK (POJK) turunan dari UU PPSK pada tahun ini.
Baca lebih lajut »
Siapa Saja ASN Penerima THR Lebaran 2023 yang Cair Besok? Cek Juga Besarannya di Sini!Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 mengatur siapa saja ASN yang menerima THR Lebaran.
Baca lebih lajut »
MWA UNS Buka Suara Usai Dibekukan Kemendikbudristek |Republika OnlinePembuatan aturan selalu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2020.
Baca lebih lajut »
DPR RI Setuju Perppu Pemilu menjadi Undang-undangDPR menyetujui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi UU.
Baca lebih lajut »
Resmi! DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-UndangDPR RI resmi mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang-Undang. Simak berita selengkapnya hanya di HardNews_Hukum NewsOne CariBeritaditvOne DPR Pemilu
Baca lebih lajut »